FNPBI Berikan Pernyataan! Bubarkan ‘Biang Kerok’ Jaminan Kesehatan Ala BPJS

0
308

Jakarta- Sebelumnya, mari kita telaah masalah ini dalam kerangka kebangsaan dan kepentingan nasional demi
terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlu dipahami bersama bahwa Jamninan Sosial yang diamanatkan konsitusi adalah jaminan sosial yang menjadi
tanggung jawab negara. Termasuk jaminan kesehatan, klausul dalam konstitusi hasil amandemen ke 4 yang
menyebutkan bahwa negara,mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan [pasal 34 ayat (2)] dan negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. [pasal
34 ayat (3)].

Jaminan sosial mensyaratkan adanya tanggung jawab dan kewenangan penuh atas penyelenggaraan jaminan
sosial. Pemerintah, mengacu pada pasal 34 ayat (2) dan (3) mempunyai tanggung jawab atas keduanya secara
konferehensif dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang sehat, termasuk dalam mengelola dana
sehingga dapat maksimal.

Ayat (2) merupakan tanggung jawab pemerintah dalam rangka membuat sistem jaminan sosial (terutama
kesehatan) agar rakyat Indonesia terhindar dari segala macam gangguan kesehatan, dapat melalui meningkatan
gizi ibu dan anak, menyiapkan sarana-sarana kesehatan dan kebugaran, pendidikan kesehatan dan seterusnya.
Ayat (3) adalah antisipasi jika rakyat sakit dan harus dirawat.

Negara membangun fasilitas rumah sakit dengan
SDM dan teknologi yang mutakhir. Artinya kedua ayat tersebut harusnya menjadi kewenangan pemerintah untuk
mengelola dan menyelenggarakan secara satu kesatuan yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Dalam ketentuan yang menjadi dasar lahirnya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS itu sama
sekali tidak menyebutkan ketentuan tentang asuransi sosial. Asuransi sosial sangat berbeda dengan jaminan
sosial. Kenyataannya BPJS Kesehatan merupakan sistem asuransi sosial dengan prinsip-prinsip; gotong-royong,
nirlaba, keterbukaan, protabilitas, kepesertaan wajib, akuntabilitas, dana amanat dan hasil pengembangan dana
digunakan seluruhnya untuk kepentingan peserta.

 


Dalam sistem BPJS ini makna gotong-royong dipersempit hanya sebatas semua orang harus menanggung
bersama dan sikaya membantu si miskin. Padahal makna gotong royong dalam berbangsa dan bernegara lebih
luas cakupanya dan lebih stratgeis. Maka gotong-royong dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi rakyat
Indonesia adalah, negara mengelola dana jaminan sosial dari APBN kemudian mengembangkanya melalui badan
usaha milik negara yang mengurusi jaminan sosial, kemudian dikelola melalui ABPN dan diperuntukan ke
program jaminan sosial. Rakyat membayar pajak kembali ke rakyat dalam bentuk jaminan sosial.

BACA JUGA:  STN Lampung Selatan Persiapkan Aksi Menjelang 'Hari Tani' 2019

Dari dana
pengembangan dari BUMN jaminan sosial itu dapat pula untuk membangun rumah sakit modern, sehingga bisa
murah dan gratis.

Jika program kesehatan makin maju maka jumlah orang yang sakit berkurang dan otomatis hemat APBN, dan
dapat profit bisa dialihkan untuk program pembangunan yang lain. Dalam konsep ini rakyat untung karena makin
sehat jika sakit dilayani secara layak, negara pun untung karena dapat profit dari BUMN jaminan sosial. Sehingga
rakyat tak perlu bayar iuran.

Yang berlaku sekarang justru sebaliknya, Rakyat dan negara membentuk badan penyelenggara jaminan sosial
(BPJS) yang menyetorkan dana awal dan menyetorkan iuran untuk PBI, jika terjadi difisit pemerintah harus
menalanginya. Pemerintah juga harus membangun fasilitas layanan kesehatan yang bagus dan layak, namun
pemerintah tidak boleh mengelola dan mengambil profit dari pengembangan dana tersebut.

Artinya rakyat dan
pemerintah di minta menyetor dana tanpa boleh ikut mengaturnya. Pertanyaannya dimana makna keadilannya?
Ingat negara lain bahkan menolak membuat sistem seperti BPJS ini.

9 prinsip BPJS yang cocok untuk BPJS yang merupakan sistem asuransi sosial dan berjiwa liberalisme sekarang
ini hanya prinsip dana amanat dan kepesertaan wajib. Dan keduanya memang merupakan prinsip asuransi.
Defisit BPJS Kesehatan selama beberapa tahun ini, bukan hanya persoalan ketidak displinan peserta atau layanan
kesehatan, namun karena memang sistem ini yang bermasalah. Tidak jelas bermain dimana, di ranah bisnis
asuransi atau jaminan sosial.

Sehingga semua peluang yang menyebabkan defisit terbuka lebar, dan akan terus
seperti ini jika sistem BPJS tidak dirombak.
FNPBI sejak awal bersama dengan beberapa serikat buruh lainya pernah mengingatkan bahwa dengan sistem
asuransi sosial semacam ini bakal akan membebani masyarakat lewat iuran yang sewaktu-waktu akan naik.

BACA JUGA:  Korem 043/Gatam, Mayor Arm Boob Hm Alam, SE - Berikan Materi Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Se-Provinsi Lampung

Jadi
jika sekarang ini ada usul dan keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah suatu yang wajar karena yang
berlaku adalah sistem asuransi sosial.
Sistem asuransi sosial ini pada akhirnya memungkinkan adanya keterlibatan industri (kapitalis) farmasi secara
global ikut campur dalam “penyediaan” pelayanan kesehatan atau obat-obatan, maka dibuatlah sistem Indonesian
Case Base Groups (INACBG’s), yang sejak BPJS berlaku sudah menjadi polemik dan perdebatan.

Dalam proses
ini sangat kental sekali kepentingan industri farmasi dan pelayanan kesehatan bermain. Ketentuan teknis dari
INACBG’s ini tertuang dalam Permenkes Nomor 27 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case
Base Groups (INA-CBG’s).
Itulah salah satu bentuk nyata bahwa asuransi sosial BPJS terintegrasi dalam sistem pasar bebas, sehingga akan
berkonsekuensi adanya kenaikan tarif sesuai dengan persediaan dan harga obat-obatan dan fasilitas kesehatan.
Rakyat dan pemerintah sama-sama akan menanggung bebannya.

Lalu apakah hanya rakyat dan pemerintah saja yang rugi? Para pelaku usaha pun akan bertambah bebannya ketika
iuran harus naik, padahal selama ini banyak perusahaan yang mempunyai fasilitas kesehatan yang modern dan
layak. Namun harus ditutup setelah adanya sistem asuransi sosial BPJS ini berlaku.
Jadi pada momentum kenaikan iuran kali ini, kami menyerukan agar sistem jaminan sosial dikembalikan kepada
amanah konsitusi dan Pancasila dengan membubarkan badan penyelenggara jaminan sosial ala BPJS dan
membangun Jaminan Sosial ala Pancasila dan UUD 1945 dengan tahapan :

1. Mengkaji dan menyususun sistem jaminan sosial sesuai dengan konstitusi dan Pancasila
2. Membentuk badan usaha milik negara yang khusus menangani urusan jaminan sosial.
3. Dan atau mengaktifkan lagi Askes dan Jamsostek dengan prinsip-prinsip, profesional, transparan,
akuntabilitas, protabilitas dan gotong-royong berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
4. Mendorong ASABRI dan Taspen tetap berjalan dan lebih berkembang melayani anggotanya.
Demikian pernyataan sikap Pengurus Pusat Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (PP FNPBI).

( Red / Dha / Rls FNBI )

Facebook Comments