Pemkot Metro Tuding Statement Ketua Komisi II DPRD Kota Metro Tak Benar

0
34

Iniberita.id – Kota Metro – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro terkesan tak indahkan pernyataan Fahmi Anwar, selaku Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (05/11/2019).

Pasalnya, saat dikonfirmasi kepada A. Nasir selaku Sekda Kota Metro mengelak, dengan alasan semuanya sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

“Itu, kayak-kayak gitu tu tanya bappeda, semua itu kan berdasarkan permendagri, enggak mungkin,” ujarnya.

“Itu coba ke bappeda aja dulu,” ucap Sekda Kota Metro, sembari berlalu pergi.

Saat dikonfirmasi kepada Kepala Bappeda Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo, mengatakan bahwa anggaran yang diperuntukkan pada pendidikan itu sudah melebihi standar minimal.

“Pendidikan nyampe 20 persen, kemudian kesehatan kan 10 persen udah nyampe sekian kok, ada datanya,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan besaran persentase anggaran yang disiapkan, untuk kesehatan dan pendidikan pada 2020 mendatang.

“Kita nyampe terus, nyampe terus. Ini saya bacakan, anggaran kesehatan adalah 20,23 persen, anggaran pendidikan adalah 20,16 persen, untuk tahun 2020 nanti. Apalagi 2019, nyampe, lebih dari itu, sama lebih dari yang pedoman nyampe terus,” tambah Bangkit.

Lalu, Kepala Bappeda tersebut menyangkal pernyataan Ketua Komisi II, bahwa anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sudah mencapai sesuai ketentuan.

“Enggak, enggak bener itu,” bebernya.

“Iya, itu sudah mencapai sesuai dengan ketentuan. Jadi terkait anggaran kesehatan dan pendidikan sudah kita hitung. Dan dari kementrian keuangan pun sudah mengirim surat ke kita, yang pendidikan kesehatan sudah sesuai,” ucap Bangkit.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro pertanyakan status Kota Pendidikan, hal tersebut ditenggarai adanya dugaan Pemerintah Kota Metro tidak taat pada amanah peraturan menteri dalam negeri (permendagri), Senin (04/11/2019).

BACA JUGA:  Besok, Lesty Putri Utami 'Srikandi Rakyat' Adakan Tasyakuran Bersama Rakyat

Fahmi Anwar, selaku Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, pertanyakan keberpihakkan Pemerintah Kota Metro terhadap dunia pendidikan. Dikarenakan pengalokasian anggaran pendidikan yang tak mencapai 20% (persen, red).

“Keberpihakkan pemerintah kota metro terhadap dunia pendidikan, dipertanyakan hari ini, dengan pengalokasian anggaran pendidikan, yang tidak mencapai 20%, sesuai dengan amanah undang-undang. Yang kalau kita lihat, kita tadi sudah melakukan hearing dengan dinas pendidikan, yang dialokasikan oleh TPAD itu hanya 2,6 miliyar, yang itu cukup hanya belanja rutin untuk dinas tersebut,” herannya.

Fahmi juga mengatakan visi sebagai Kota Pendidikan hanyalah omong kosong belaka.

“Jadi omong besar, bulshit, hari ini pemberita dengan icon sebagai visinya sebagai kota pendidikan, yang konsentrasinya tidak ada. Nah ini terbukti dengan keberpihakkan terhadap anggaran pendidikan. Ini bicara amanah undang-undang, dan juga visi kota metro sebagai kota pendidikan,” ungkapnya.

“Jangankan perlu ditingkatkan, amanah undang-undang aja enggak dilaksanain kok, yang mengatakan bahwa APBD itu 20% nya harus dialokasikan untuk pendidikan,” tambah Fahmi.

Fahmi menyarankan untuk ditutup saja visi sebagai Kota Pendidikan, jika anggaran yang disiapkan tidak memenuhi.

“Jadi kita tutup aja visi kota metro ini sebagai kota pendidikan, kalau anggaran yang disiapkan oleh APBD tidak memenuhi unsur dari undang-undang, kita ganti aja,” katanya.

“Mengalokasikan untuk kesehatan, paling tidak minimal 10%, itu bulshit, padahal itu kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, bicara kesehatan dan pendidikan itu yang prioritas. Pedoman RAPBD sudah jelas itu,  Peraturan mendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020,” tegas Fahmi.

(Red/Bibie/Fufu/Chard)

Facebook Comments