Disebut Tak Efektif Tangani Covid-19 Gubernur Lampung Arinak Protes Berita Media

0
21

Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi  protes terkait pemberitaan yang menyebut Pemprov Lampung tak efektif tangani Covid-19, meski itu adalah keterangan dari BPK Lampung dalam Rapat Paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas efektivitas penanganan Covid-19.

Ketua Gugus Tugas Covid-19 Lampung, Arinal mengaku kecewa dengan media yang dinilainya telah memutarbalikan fakta. Dia mengklaim sudah bekerja keras mengatasi pandemi Covid-19. Padahal Pansus DPRD Lampung yang mengungkapkan penilaian BPK tersebut dalam Rapat Paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas efektivitas penanganan Covid-19, Senin 18 Januari 2021.

Menurut Arinal, dalam rapat paripurna DPRD Lampung tidak ada statemen Pemprov Lampung tak efektif dalam penanganan Covid-19. “Pelajari dulu jangan Anda ngambil itu BPK, itu kan Juli. Saya mohon media pers janganlah diputar-putar,” kata Arinal usai rapat koordinasi dengan seluruh bupati/wali kota di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa 19 Januari 2021.

Arinal menjelaskan, tindaklanjut dari hasil BPK dan Pansus DPRD Lampung, Pemprov Lampung rapat koordinasi dan melakukan kunjungan daerah. “Seolah-olah kita ini tidak melakukan hal-hal yang serius padahal udah mati-matian liat ini rambutnya rontok. Anda semua tidak melakukan itu tapi jangan rusak gara-gara satu media gitu loh,” kata Arinal.

Arinal kemudian meminta Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay untuk menjelaskan kepada awak media seputar hal itu. “Saya sudah agak naik ini,” ucapnya.

Sementara sebelumnya, Juru Bicara Pansus DPRD Lampung Darlian Pone menyebutkan terkait temuan BPK ada dua hal, yakni soal kinerja atas efektivitas penanganan pandemi dan kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19. Dijelaskannya pula, anggaran kesehatan untuk intervensi penanggulangan Covid-19 sebesar Rp194 miliar lebih baru terealisir 50,78% per 30 September 2020.

BACA JUGA:  Puluhan ASN Disdikbud Lampung Utara Dimutasi

Pemprov Lampung juga belum membuat rencana operasional (renops) sebagai panduan dalam menyusun kebijakan penanganan pasien dan belum membuat estimasi perencanaan obat, alkes BMHP. Pemprov Lampung belum mengevaluasi sistem pelayanan terhadap penanganan pasien sehingga belum diketahui telah sesuai standar atau belum.

Pemprov Lampung juga belum menetapkan target penduduk yang akan mengikuti tes RT Pcr dan dalam menangani pandemi Covid-19, katanya. “Kesimpulan dari hasil pemeriksaan BPK RI, Pemprov Lampung kurang efektif melakukan penanganan pandemi Covid-19,” kata Darlian Pone di Gedung DPRD Lampung, Senin 17 Januari 2021.

Menurutnya, memasuki tahun 2021 DPRD Lampung merekomendasikan Pemprov Lampung untuk meningkatkan kinerja dalan penanganan pandemi Covid-18 lewat 3-T (testing, tracing, treatment). “Edukasi dan sosialisasi melalui penyempurnaan manajemen, peningkatan kapasitas pelayanan, penambahan jejaring laboratorium, mempersiapkan fasilitas karantina/isolasi di luar rumah sakit, serta mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam menangani pandemi Covid-19 di Lampung,” urainya.

Ia melanjutkan DPRD Lampung siap mendukung dan bekerjasama dalam menangani pandemi Covid-19 sehingga lebih efektif dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada.

Sekdaprov Fahrizal Darminto juga membantah bahwa untuk pemeriksaan dilakukan pada bulan September 2020, jadi statusnya masih September, sehingga ada status anggaran sekian persen yang terserap. “Kita kan menilai satu tahun pemerintahan belum membayarnya insentif tenaga kesehatan itu status September pada Desember 2020 sudah selesai semua,” katanya. (Red/Rls)

Facebook Comments