INIBIERITA.id, BANJARMASIN-DPRD Kota Banjarmasin minta kepada pemerintah kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), jangan tebang pilih dalam melaksanakan penindakan penertiban, terhadap Pedagang Kali Lima (PKL) yang menggelar barang dagangannya.
Ketua komisi I DPRD Kota Banjarmasin HM Faisal Hariyadi mengungkapkan, penertiban dan penegakan atas Peraturan Daerah (Perda), memang tugas Satpol PP melaksanakannya,apalagi aktivitas PKL itu berpotensi menjadi kumuh kota dan terjadi kemacetan arus lalu lintas.
Namun penertiban harus bersikap adil, jangan tebang pilih sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dan berdampak kurang baik diantara sesame pedagangnya.
“Kami minta Satpol PP kalau ingin menegakan sebuah Perda harus bersikap adil jangan ada tebang pilih, hanya satu tempat yang dianggap melanggar,”ungkap Faisal panggilannya. Kamis (4/7/2024).
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, di dalam Perda sudah tertuang ada pelanggaran PKL untuk berjualan di trotoar, badan jalan serta tempat-tempat yang bukan peruntukannya.
Namun, Satpol PP harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi PKL, sebab dalam pasal 13 UU Nomor 09/1995 tentang usaha kecil, pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menerapkan peraturan perundang-undangan daerah dan kebijaksanaan.
“Dengan terjadi pembongkarann sebuah tempat di Sungai Andai dari Satpol PP, sepertinya tidak bersikap adil hanya satu lokasi yang ditertibkan, apahal disampingnya melanggarn juga,”ujar Faisal.
Ditegaskannya,penanganan dan penertiban itu, semestinya ditinjau beberapa aspek, jangan hanya berpedoman laporan semata, karena bangunan yang tidak dilakukan pembongkaran itu, dinilai ada pelanggaran Perda.
“Oleh sebab itulah sikap adil yang diperlukan bukan semata ada laporan, begitu juga dalam melakukan pnertiban PKL harus diberikan solusi untuk kelangsunga kehidupannya,”tegasnya.(ridho/iniberita).
