INIBERITA.id, BANJARMASIN- Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin ternyata belum bisa tertibkan parkir ilegal, sekarang semakin semarak tumbuh di lokasi bahu jalan kota ini.
Bahkan dinas tersebut, tak berani menyentuh lokasi parkir ilegal itu, padahal keberadaan lokasi parkir disana sering macet, namun tak pernah ditertibkan sama sekali, hal ini tentunya menjadi pertanyaan masyarakat.
“Untuk menekan praktik pungli para oknum jukir kepada masyarakat yang selama ini, Dishub harus bersikap dan melakukan penertiban lokasi yang dianggal illegal tersebut,”ungkap Sekretaris komisi III DPRD Kota Banjarmasin H Taufik Husin, kepada media. Sabtu (25/6/22).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Banjarmasin ini menegaskan, semaraknya lokasi parkir liar, khususnya tempat-tempat trategis, seperti di depan toko dan warung makanan, hal ini tentunya akibat kurangnya pengawasan dan pembiaran, oleh aparat Dishub sendiri dan lebih miris lagi, para oknum dinas ikut andil, dalam memberikan izin untuk beroperasional di lokasi tersebut.
Disamping, minimnya petugas Dishub melaksanakan razia, sehingga penertiban pungli terhadap lokasi parkir sulit ditertibkan, padahal keberadaan lokasi parkir liar itu, salah satu keboocoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.
“PAD kita tentang parkir sebenarnya tidak mencapai target, namun tidak dilakukan penertiban bahkan dilakukan pembiaran,”tegasnya.
Lebih jauh dijelaskan H Taufik, parkir di daerah bahu jalan, selain terjadi kemacetan dan mengganggu arus lalulintas, tentunya semakin tinggi pula kebocoran PAD.
Artinya, Dishub Kota Banjarmasin tidak menjalankan Perauturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepai jalan dan tempat khusus.
“Untuk menekan kebocoran PAD, harus dilakukan pendekatan dan bergandengn dengan pihak kepolisian dalam melakukan penertiban parkir ilegal alisan liar tersebut,” jelasnya.(benk/iniberita)
