INIBERITA.id, BANJARMASIN- DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat paripurna untuk menerima pengajuan rancangan, atas Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Banjarmasin tahun 2024.
“Kita terima KUA- PPAS untuk dibahas ke tingkat selanjutnya,” ujar Ketua DPRD Kota Banjarmasin H Harry Wijaya, pada rapat paripurna di gedung dewan kota, Jumat (12/7/2024).
H Harry Wijaya mengungkapkanm, legislatif akan segeranya untuk melakukan pembahasan secara terperinci, atas rancangan KUA-PPAS 2025 Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin ini.
“Pembahasan ini dilaksanakan seluruh fraksi untuk memberikan pendapat dan masukan terkait KUA-PPAS 2025 tersebut,”ungkap politisi PAN ini.
Wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali menambahkan, APBD 2025 yang dibahas ini, harus tepat sasaran dan waktu, termasuk merancang pendapatan daerah yang betul-betul bisa diwujudkan.
Karena, rancangan KUA-PPAS 2025 untuk struktur belanja daerah sekitar Rp 2 triliun dan Rp 92 miliar, sedangkan pendapatan sekitar Rp 2 triliun dan Rp 42 miliar.
“Kita harus bisa menekan defisit, karena belanja yang terlalu tinggi di fisik tahun lalu mengakibatkan refocusing. Catatan ini penting bagi kita agar APBD sehat, minimal berimbang atau bahkan surplus,”tambahnya.
Matnor juga menjelaskan, bahwa defisit yang terjadi disebabkan oleh pendapatan yang tidak signifikan naiknya karena transfer pusat yang belum masuk.
“Transfer pusat seperti DAK dan DAU biasanya sudah masuk dalam pembukuan, tetapi pembayarannya sering tertunda. Ini yang perlu kita perhatikan ke depannya,”jelasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin H Arifin Noor menyampaikan, beberapa rincian pada KUA-PPAS 2025 akan mempertimbangkan saran dan pendapat dari masing-masing fraksi.
Terutama, ungkap dia, yang menyangkut masalah kemiskinan, infrastruktur, lingkungan hidup, kebersihan, pendidikan dan kesehatan.
“Ini merupakan bagian dari prioritas kita sesuai dengan visi dan misi Banjarmasin,” ujarnya.
Arifin menekankan pentingnya pengukuran pendapatan dengan baik agar tidak ada pembayaran yang tertunda lagi.
“Dari sisi pendapatan, kita harus mengukurnya dengan baik agar pembayaran tidak tertunda lagi. Meskipun ada permasalahan di lapangan, kami sudah menyelesaikan pembayaran. Mudah-mudahan tahun depan tidak akan terjadi lagi,”tegasnya.(ridho/iniberita).
