INIBERITA.id, JAKARTA- Sebuah video beredar luas di Facebook menampilkan Presiden Prabowo Subianto seolah-olah menjanjikan bantuan sosial tunai (bansos) Rp7 juta bagi setiap pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP). Klaim itu dengan cepat menyebar dan menuai perbincangan publik.
Hasil penelusuran membuktikan, informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Video yang menjadi bahan penyebaran kabar bohong itu bersumber dari pidato pertama Prabowo usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 di Gedung MPR, Senayan, Jakarta.
Rekaman asli pidato lengkapnya diunggah ke kanal YouTube Metro TV. Dalam tayangan berdurasi lebih dari setengah jam itu, tidak ada pernyataan Prabowo mengenai bansos Rp7 juta untuk setiap warga. Narasi bantuan tunai tersebut muncul setelah video dimanipulasi dengan mengganti suara asli Prabowo menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Fenomena semacam ini menunjukkan bagaimana disinformasi digital semakin canggih. Teknologi AI, yang sejatinya dirancang untuk mendukung kreativitas dan inovasi, kini juga dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk membangun narasi palsu yang tampak meyakinkan.
Kementerian Komunikasi dan digital (Komdingi) RI berulang kali mengingatkan masyarakat agar berhati-hati menyikapi informasi di media sosial, terlebih menjelang tahun-tahun politik ketika isu bansos kerap dimainkan sebagai alat propaganda. “Setiap informasi yang mengandung janji atau klaim berlebihan perlu diverifikasi, jangan langsung dipercaya,” kata seorang pejabat Komdigi.
Para pakar komunikasi digital menilai, kemunculan hoaks berbasis AI menjadi tantangan serius bagi ekosistem informasi publik di Indonesia. Selain merusak reputasi individu, hoaks dapat memicu keresahan dan ekspektasi palsu di masyarakat. “Kita berhadapan dengan era deepfake yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan,” ujar seorang akademisi dari Universitas Indonesia.
Hingga kini, pemerintah memastikan tidak ada program bansos Rp7 juta per KTP sebagaimana diklaim video palsu tersebut. Informasi resmi terkait bantuan sosial hanya bisa diperoleh melalui kanal resmi pemerintah, baik situs kementerian maupun akun media sosial terverifikasi.(ril/iniberita).
