INIBERITA.id, BANJARMASIN- Tingkah anggota DPRD Kota Banjarmasin, dalam menghabiskan uang negara semakin menjadi- jadi, berdalih kunjungan kerja (kunker), beralasan konsultasi dari daerah tujuan, dengan menggunakan miliaran uang rakyat habis terhambur, hanya biaya perjalanan dinas anggota dewan terhormat.
Tim jurnalis iniberita.id mencoba menggalinya, berdasarkan informasi pihak sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, bahwa anggaran kunker yang dilakukan wakil rakyat, sebesar Rp 2,8 miliar perbulan, artinya jika dihitung mulai Januari hingga Agustus 2024 ini, total anggaran untuk kunker sebesar Rp 22,4 miliar.
Hal ini, belum kunker para unsur pimpinan, mulai dari Ketua DPRD serta Wakil ketua DPRD dan 4 Ketua Komisi, ditambah Ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD), seperti Badan Kehormatan (BK) dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), berjumlah 10 orang unsur pimpinan, hingga Agustus ini telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 800 juta.
Pemerhati DPRD Isai Panantulu SH MH menyoroti, anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 tersebut dinilai tak pro rakyat, hal ini dikarenakan hasil dari kunker itu, tak berdampak kemajuan Kota Banjarmasin serta dibandingkan dengan anggaran yang peruntukkan untuk kepentingan masyarakat.
“Jika anggaran besar hanya untuk perjalanan dinas dewan saja, hal itu tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat, karena dinilai telah mengkhianati rakyat, apalagi masih banyak rakyat yang lebih membutuhkan anggaran itu,”ujar Isai mengkritik. Sabtu (10/8/2024).
Menurutnya, sebaiknya anggota dewan seharusnya mengalihkan anggaran perjalanan dinas itu untuk kepentingan publik. Sebab, dewan itu sebagai wakil rakyat tentunya mewakili, dari seluruh masyarakat Banjarmasin, sudah semestinya menjadi teladan bagi masyarakat.
Sebagai wakil rakyat juga harus berpikir maju demi kepentingan rakyat, bukan malah mementingkan kepentingannya, dengan mengabaikan kepentingan jauh lebih penting dari kebutuhan masyarakat.
“Memang sudah menjadi praktik lama anggota dewan menghamburkan uang rakyat itu, masyarakat sangat sedih terhadap plesiran dewan itu. Karena plesiran itu tetap mendapat restu dari pemerintah setiap tahunnya yang dianggarkan mencapai miliaran rupiah,”ujarnya.
Ditegaskan Isai Panantulu, biaya kebutuhan dewan dari uang rakyat, harus dikaji ulang ke depan harus dipangkas lagi, karena anggaran buat kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan atau pendidikan sangat kecil dan wajib untuk ditambah pemerintah dan DPRD.
“Kenyataanya selama ini belum ada yang didapatkan oleh masyarakat dari hasil Kunker anggota dewan terhormat tersebut,”tegasnya.(benk/iniberita).
