INIBERITA.id, BALANGAN- Pemerintah Kabupaten (Pemkap) Balangan kembali meraih predikat B, menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2021, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Kepala Bagian Organiasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Ernawati mengungkapkan, dengan berhasilnya penilaian SAKIP dan RB pada tahun 2021, tentunya mengalami kenaikan dari sisi nilai, yakni pada tahun 2020 66,04 persen naik menjadi 66,67 persen, sedangkan untuk SAKIP yang mana Kabupaten Balangan, masih berada di level B dan untuk RB naik 54,63 persen, dibandingkan tahun 2020 53,80 persen.
“Jadi perencanaan ke depan, karena kita RPJMD baru kemudian seluruh perangkat pendukungnya, seperti dokumen cascading, cross-cutting dan pemenuhan dokumen RB, baik delapan areal perubahan maupun dipendataan reform itu harus kita tingkatkan,”ungkap Erna, Selasa (5/4/22).
Terlebih itu katanya, ada beberapa penilaian yang harus didongkrak pihaknya, seperti indeks profesionalisme ASN, nilai SPBE Pemkab Balangan, penilaian Ombudsman terhadap pelayanan publik.
Serta ada survei integritas yang dilakukan, oleh KPK RI akan objeknya, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, karena itulah yang harus diperbaiki untuk di tahun depan.
“Insya Allah dokumen RPJMD baru untuk tahapan-tahapan pengukuran, kemudian evaluasi kinerja dapat lebih terkawal lagi,”katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian PAN-RB Rini Widiyantini menegaskan, elemen yang tidak bisa dilepaskan, dari reformasi birokrasi Presiden Joko Widodo, yaitu menegaskan pentingnya transformasi untuk menemukan cara cepat dan tepat dalam menghadapi gejolak perubahan tantangan.
“Selain itu menghadapi berbagai peluang. melalui inovasi-inovasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik untuk mewujudkan membutuhkan komitmen yang nyata dan perbaikan berkesinambungan, pada berbagai aspek tata kelola pemerintahan,” tegas Rini. dalam sambutannya saat penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi kepada provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia.(wan/iniberita)
