INIBERITA.id, BANJARMASIN- Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak 2024, tak berapa lama lagi akan dimulai, salah satunya Banjarmasin akan melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwaliko) tersebut.
Pilwali tersebut bukan hanya diharapkan aman dan lancar dalam pelaksanaannya, namun netralitas seorang ASN (Aparatur Pegawai Negeri) dan aparatur pemerintahan, perlu lebih ditegakan kembali jelang pelaksanaan pemilihannya.
Anggota DPRD Kota Banjarmasin Deddy Sophian menegaskan, berkaca pada Pilkada sebelumnya, masih banyak ditemukan ASN maupun pejabat belum bersikap netral dalam Pilkada tersebut, bahkan menjadi beberapa kelompok dalam memilih dukungannya.
padahal, netralitas seorang ASN dan aparatur pemerintah wajib hukumnya untuk tidak memihak, pada pasangan calon (paslon) siapapun, oleh sebab itu pada Pilwali kali ini, mulai tingkat terbawah hingga tingkat atas akan dipertaruhkan untuk menjaga netralitasnya, saat Pilkada pada bulan November mendatang.
“Pilkada kali ini netralitas ASN dipertaruhkan, karena pasti ada tekanan dan hasutan untuk dukung mendukung,” ujarnya. Rabu, (5/6/2024).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, aturan terkait netralitas ASN itu, hendaknya gencar disosialisasikan, oleh Inspektorat ke lingkungan abadi negera tersebut, lebih khusus masyarakat, termasuk dengan pemberian sanksi tegas pemecatan, terhadap ASN bila terbukti memberikan dukungannya.
Sehingga, ASN tidak ada yang mau mengambil resiko, terlibat dalam kegiatan politik praktis, karena hukumannya dipecat, apabila terbukti melakukan dukungan, kepada salah satu kepala daerah.
“Kalau mereka dan masyarakat sudah mengetahui aturan larangan itu, tentu pengawasan akan lebih ketat lagi. Jadi tidak bisa anggap enteng atau sembunyi-sembunyi,” tegasnya.(ridho/iniberita).
