INIBERITA.id, BANJARMASIN – Reses wakil rakyat DPRD Kota Banjarmasin, dengan warga Kelurahan Pasar Lama, di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah, kembali menerima aspirasi keluhan harga gas elpiji 3 kilogram.
Dihadapan wakil rakyat, Ilyami salah seorang Pasa lama mengungkapkan, selain tingginya harga gas elpiji, hampir mencapai Rp 40 ribu, warga juga mengeluhkan sulitnya, mendapatkan gas elpiji 3 Kg, meskipun memiliki kartu.
Lebih miris lagi, di pangkalan selalu kosong dan harganya diluar Harga Eceran Tertingg (HET) yang ditetapkan dari pemerintah, padahal masyarakat banyak memiliki kartu subsidi gas elpiji. Berkaitan reses dewan untuk menerima aspirasi masyarakat tersebut.
Warga memohon kepada wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Banjarmasin Tengah tersebut, dapat memperjuangkan kemudahan dan ketersediaan gas untuk warga miskin tersebut.
“Semoga ada solusi dan bisa diperjuangkan DPRD dan Pemko Banjarmasin., sebab warga sangat kesulitan untuk mendapatkan gas, jika ada pun harganya cukup tinggi,”ungkapnya. Kamis (13/10/22).
Menyikapi masalah ini, Wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali mengatakan, pihaknya dari Dapil Banjarmasin Tengah berjanji, akan mencari solusi dan memperjuangkan, khususnya pendistribusi atas kemudahan gas elpiji, kepada masyarakat yang sebenarnya diperuntukkan, bagi warga kurang mampu.
Selanjutnya, pihaknya juga akan mengawal, atas kebijakan distribusi gas elpiji kepada pihak terkait, seperti meminta data jumlah warga miskin di Banjarmasin yang berhak menerima subsidi dari pemerintah.
“Masalah ini perlu pengawalan bersama, terutama dalam hal pendistribusiannya ke masyarakat, warga juga jangan segan-segan melapor, ke polisian jika ada dugaan penyelewengan distribusi gas di pangkalan,”katanya, politisi Partai Golkar ini.
Secara terpisah, HM Faisal Hariyadi dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Banjarmasin menegaskan, Pemko Banjarmasin secepatnya melakukan validasi data penerima subsidi gas elpiji, sehingga mengetahui jumlah warga kurang mampu atau sebaliknya bertambah.
Sebab, validasi data dinilainya sangat penting, dalam rangka mengatasi permasalahan gas elpiji 3 Kg yang saat ini dikeluhkan warga tersebut, sehingga jatah kuota warga miskin yang berhak penerima subsidi gas elpiji itu, tetap mendapatkan haknya.
“Saya rasa validasi penting untuk dilakukan, selain Pemko Banjarmasin memperketat pengawasan dan pengawalan distribusi gas elpiji 3 Kg, terutama gas elpiji yang mendistribusikan ke pangkalan,”tegas, Ketua komisi I DPRD Kota Banjarmasin ini.(benk/iniberita)
