BANJARMASIN – Buntut dari viralnya video adu mulut antara pengusaha rumah makan Cak Nin, dengan petugas Satpol PP Banjarmasin saat razia, akibat penegakan Perda Ramadhan Tidak Tegas
Sehingga mumcul berbagai tanggapan mengenai insiden, bahkan ada wacana revisi atau evaluasi, hingga sampai pencabutan Perda tentang Larang Kegiatan pada Ramadhan tersebut.
Salah satunya, Sekretaris Fraksi PAN DPRD Banjarmasin Afrizaldi menilai, kalau toleransi yang diinginkan menjurus, pada pencabutan Perda Ramadhan sangat tidak tepat, artinya toleransi itu sudah kebablasan.
Karena, Perda itu dibuat untuk mengatur, agar sesama pemeluk agama bisa saling menghormati dan penilaian ini jangan dilihat, dari sudut pandang agama tertentu saja, tetapi harus dilihat secara objektif.
“Perda Ramadhan tidak salah dibuat, sebab aturan itu diterbitkan, agar tidak terjadi gesekan, antara umat muslim yang melaksanakan kegiatan ibadah di bulan Ramadhan, dengan umat lainnya, hal ini pemerintah harus campur tangan, agar rasa saling menghormati antar umat beragama ini bisa tercipta, semua itu semangat dasar dari Perda Ramadhan ini,”ujarnya. Kepada media. Minggu (9/4/22).
Anggota DPRD Kota Banjarmasin ini menegaskan, dalam pengaturan itu pemerintah harus terlibat langsung untuk menghindari gesekan atau aksi langsung secara sepihak baik secara individu ataupun kelompok yang mungkin juga tidak sependapat dengan adanya warung yang buka dan berjualan makan di tempat di saat bulan Ramadhan.
Sebab, Banjarmasin dan Kalsel secara umum mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dengan munculnya Perda tersebut, sebagai suatu bentuk hadirnya pemerintah, sebagai penengah untuk menjaga agar kondisi bisa terkendali.
“Kalau Perda itu dicabut, maka pemerintah tidak punya tanggung jawab, bahkan akan terjadi aksi sendiri-sendiri di lapangan atau pemerintah yang menertibkan sesuai dengan regulasinya,” tegas Afrizal sapaan akrabnya.
Menurutnya, keberadaan perda Ramadhan ini, pada dasarnya sudah sangat tepat, bayangkan Perda ada masih banyak yang tak mencerminkan rasa saling menghormati, kalau tidak ada perda, maka kondisi dan keberadaan Perda Ramadhan ini, bertujuaan agar bertindak sendiri.
Karena, semua aspirasi harus dihormati, tetapi tetap merumuskan dan mencari regulasi yang terbaik, dalam mengaplikasikan aspirasi tersebut di lapangan.
“Contohnya baru-baru tadi, kita baru saja kedatangan kawan dari organisasi kemahasiswaan, dimana mereka juga menuntut, agar Pemerintah kota bisa bersikap tegas, dalam menegakan Perda Ramadhan itu,”ujarnya.
Selanjutnya ujar Afrizal, sikap tegas Satpol PP dinilai sangat tepat, di lapangan, tetapi kehadirian petugas Satpol PP di protes dan itu wajar, namun bagaimana dilakukan komunikasi yang lebih baik lagi, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.
“Saya mengapresiasi sikap Satpol PP terlihat dari videi beredar, dan sempat pemilik warung menggebrak meja dan berkata dengan nada tinggi, namun Alhamdulillah petugas tidak terpancing dan tidak terprovokasi,” ujarnya.
Kemudian, Afrizal menegaskan, secara pribadi pihaknya memohon maaf, kepada saudara-saudara non muslim, atas keberadaan Perda Ramadhan itu, agar terciptanya rasa nyaman, dalam melaksanakan aktivitas usaha ataupun kegiatan sehari-hari.
“Bentuk upaya yang lakukan untuk menjaga kerukunan, antar umat beragama, car aini kita bisa saling menjaga saling menghormati dan menghargai,”tegasnya. (aji/iniberita)
