WTP Ke-11 Kali Secara Berturut-turut, Abdul Hadi Puji Kerjasama Eksekutif legislatif

oleh -1464 Dilihat
Teks foto. Bupati Balangan Abdul Hadi (kanan) didampingi Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan saat menerima predikat WTP ke-11 di Banjarmasin beberapa waktu lalu.

INIBEITA.id, BALANGAN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan, kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut, Bupati Balangan Abdul Hadi memuji kerjasama antara eksekutif dan legistlatif.

“Atas pencapaian ini saya sangat bersyukur karena Pemerintah Kabupaten Balangan dapat kembali meraih predikat WTP sebanyak 11 kali berturut-turut, tentunya hal ini sangat luar biasa,”ungkap Abdul Hadi di Balangan. Rabu (8/5/2024).

Menurut bupati, dengan opini WTP ke 11 kali berturut-turut ini, merupakan pencapaian yang sangat luar biasa untuk masyarakat Balangan dan juga menunjukan, bahwa sinergitas antara eksekutif dan legislatif sangat baik.

Abdul Hadi juga menilai capaian tersebut, pihaknya juga sangat berharap, agar tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan baik, hal ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

“Semoga dengan tata kelola keuangan yang baik ini, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan bisa terus kita pertahankan dan ditingkatkan lagi,”ujar Abdul Hadi berharap.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Rahmadi menyampaikan, masing-masing 13 kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan, telah menyajikan secara wajar baik segi material, yaitu pada posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

“Hal ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, atau dengan kata lain Wajar Tanpa Pengecualian atau Unqualified Opinion atau WTP,”ungkapnya.

Terakhir ujar Rahmadi, dirinya berharap melalui WTP ini, pemerintah daerah dapat terus bekerja keras dan berkomitmen, dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, agar tercipta tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel dan transparan.(iwn/iniberita).