INIBERITA.id, BALANGAN- DPRD menggelar rapat dengar pendapat umum, bersama Yayasan Sapta Bakti Pendidikan, dengan agenda permohonan persetujuan hibah Tanah Pemkab Balangan.
Hibah tanah milik Pemkab Balangan tersebut untuk pengembangan kampus Teknologi Sapta Mandiri, Selasa (18/7/23) di ruang rapat paripurna DPRD Balangan.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan, didampingi Wakil Ketua I DPRD Balangan Muhammad Ifdali dan Komisi II DPRD Balangan H Rusdi M, sementara dari pihak pemohon yaitu Slametno selaku Ketua Yayasan Sapta Bakti Pendidikan Balangan.
Pada kesempatan ini, Slametno selaku pemohon menyampaikan, bahwa permohonan ini untuk tanah hibah Pemkab Balangan bidang pendidikan, menurutnya setiap Pemerintah Kabupaten-Kota lain telah menghibahkan, kepada yayasan bidang pendidikan baik berupa peralatan maupun tanah.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa bidang pendidikan yang dikelola Pemerintah atau swasta, bersifat suka rela atau sosial dapat mengusulkan hibah ke Pemerintahan.
” Jadi pihaknya melakukan permohonan tanah hibah tersebut,”katanya.
Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Balangan Muhammad Roji menjelaskan, bahwa yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, bersifat suka rela bisa mendapat hibah dari Pemerintah daerah.
“Menyangkut hibah Pemerintah Daerah sesuai Kemendag RI Tahun 2020, Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan bersifat suka rela atau sosial bisa mendapat hibah dari Pemerintah Daerah, namun demikian tentunya harus memenuhi syarat – syarat tertentu dan adanya persetujuan dari DPRD Balangan,”jelasnya.
Wakil Ketua I DPRD Balangan Muhammad Ifdali mengungkapkan, secara pribadi setuju tentang permohonan hibah tanah, dari Pemkab Balangan ke Yayasan Sapta Bakti Pendidikan.
Apalagi berhubungan dengan dunia pendidikan.Namun, ia menyarankan untuk bersabar terlebih dahulu untuk dikomunikasikan dengan anggota lainnya.
“Bersabar dulu, biar kami komunikasikan dan mengelar rapat internal di DPRD Balangan untuk melakukan persetujuan bersama anggota lainnya, agar kami dapat mempelajari sesuai aturan yang berlaku jadi bukan tidak setuju atau setuju,” ungkapnya.
Rapat akan dilanjutkan pada kurun waktu yang belum ditentukan, karena pihak terkait perlu mempelajari permasalahan dan menyimpulkan keputusan terkait tanah hibah Pemkab Balangan.(iwn/iniberita).
