INIBERITA.id, BANJARMASIN- Untuk mengetahui rincian penggunaan anggaran di bidang infrastruktur dan pembangunan khususnya, pada Tahun Anggaran (TA) 2024.
Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar rapat dengar pendapat (RDP), dengan mitra kerja terkait, di ruang rapat Komisi III Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat No 18 Banjarmasin. Selasa (8/4/2025).
Wakil Ketua Pansus III DPRD Kalsel H Abidinsyah menjelaskan, hari ini pihaknya memanggil dan melakukan RDP, dengan para pejabat dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Yakni Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan untuk meminta laporan pertanggungjawaban pekerjaan di tahun 2024.
“Jadi yang pertama kami panggil adalah dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi memang kita ada laporan di 2024, ya memang ada beberapa program atau proyek yang tidak bisa dilaksanakan. Sebanyak 22 proyek yang tidak bisa dijalankan karena batas waktu dan kahar segala macam,”jelas H Abidin.
Perlu diketahui, bahwa anggaran proyek di Dinas PUPR, mencapai angka 3,5 trilyun,dari besaran anggaran tersebut, terserap sekitar 2,5 trilyun dan tidak terserap sekitar 1 trilyun, dengan demikian secara umum disebabkan oleh keterbatasan waktu dan kahar.
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berharap, ke depan proyek yang belum terealisasi di TA 2024, dieavaluasi dan bila masih diperlukan bisa dimasukan lagi di tahun anggaran berikutnya.
“Mudah-mudahan nanti ke depan, yang belum terselesaikan ini rencana tahun ke depan bisa kembali di anggarkan. Tapi kita masih melihat juga anggarannya seperti apa dan kepentingannya seperti apa juga, itu nanti akan kita lihat,”ungkapnya.(sop/iniberita).
