Komisi IV DPRD Kalsel Bedah Polemik Hibah Masjid Banjarmasin, Administrasi Jadi Sorotan

oleh -413 Dilihat
Foto Istimewa

INIBERITA.id, BANJARMASIN – Persoalan penyaluran bantuan hibah keagamaan di Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel. Salah satu yang disoroti adalah persoalan bantuan hibah untuk sebuah masjid di Kota Banjarmasin yang kini menjadi bahan pembahasan bersama jajaran Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel.

Untuk mendalami persoalan tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel menggelar rapat kerja bersama Biro Kesra Setdaprov Kalsel pada Sabtu (14/11/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, S.H., sedangkan pihak Biro Kesra Setdaprov Kalsel dipimpin H. Fahrurazi, S.Pd., M.M.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap program pemerintah daerah, khususnya menyangkut penyaluran bantuan hibah kepada masyarakat dan lembaga keagamaan.

Dalam rapat tersebut, persoalan hibah untuk salah satu masjid di Banjarmasin menjadi pembahasan utama. Komisi IV meminta penjelasan lebih lanjut dari Biro Kesra terkait persoalan yang muncul, termasuk aspek administrasi dan mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan.

Pembahasan ini dinilai penting mengingat bantuan hibah keagamaan merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Melalui program tersebut, pemerintah diharapkan dapat membantu pembangunan, pemeliharaan, serta peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan dengan lebih baik.

Namun, penyaluran bantuan hibah tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian bantuan. Setiap tahapan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari proses pengajuan, verifikasi, pencairan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Aspek administrasi dan transparansi menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Sebab, penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, baik dari sisi prosedur maupun manfaat yang diterima masyarakat.

Komisi IV DPRD Kalsel juga mendorong agar persoalan yang muncul dapat ditelusuri secara menyeluruh. Dengan demikian, setiap kendala dapat diketahui secara jelas dan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak terkait.

Melalui rapat kerja tersebut, Komisi IV berharap terbangun koordinasi yang lebih baik antara legislatif dan perangkat daerah, khususnya dalam memastikan program bantuan hibah berjalan sesuai aturan.

Persoalan hibah masjid di Banjarmasin ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan bantuan pemerintah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai program yang sejatinya bertujuan membantu kepentingan masyarakat justru menimbulkan persoalan akibat lemahnya administrasi maupun ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan.

Komisi IV DPRD Kalsel menegaskan pentingnya pengawasan terhadap seluruh program pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk bantuan bagi lembaga keagamaan dan fasilitas peribadatan.

Dengan adanya pembahasan bersama Biro Kesra, diharapkan persoalan hibah masjid tersebut segera memperoleh kejelasan dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan ini menjadi penting agar anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. (sop/iniberita)