INIBERITA.id, BANJARBARU – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Supian HK menegaskan pentingnya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di seluruh wilayah Banua. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Gelar Operasional (GO) dan Pembinaan Triwulan (TW) II Tahun 2026 Polda Kalsel, di Rupatama Polda Kalsel, Senin (3/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Supian HK hadir didampingi anggota Komisi III DPRD Kalsel Ahmad Syarwani. Rapat dipimpin Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan bersama jajaran, dengan agenda mengevaluasi capaian kinerja operasional kepolisian selama TW II 2026 dibandingkan dengan TW I 2026.
Paparan Polda Kalsel menunjukkan sejumlah perkembangan positif dalam pemeliharaan kamtibmas. Di antaranya, angka kriminalitas di sejumlah wilayah mengalami penurunan, sementara upaya preemtif dan preventif terus diperkuat melalui patroli, peran Bhabinkamtibmas, hingga pelaksanaan berbagai operasi kepolisian.
Supian HK mengapresiasi kinerja jajaran Polda Kalsel yang dinilai telah bekerja maksimal menjaga keamanan dan stabilitas di Banua.
“Kami DPRD Kalsel mengapresiasi capaian kinerja Polda Kalsel di TW II 2026. Angka gangguan kamtibmas yang dapat ditekan dan berbagai program preventif yang dijalankan menjadi bukti nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat,” ujar Supian HK.
Meski demikian, Supian menilai evaluasi dalam Gelar Operasional tidak boleh berhenti sebatas laporan capaian. Menurutnya, hasil evaluasi harus menjadi pijakan untuk memperkuat strategi kepolisian menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan pada triwulan berikutnya.
Ia menyoroti sejumlah tantangan yang masih membutuhkan perhatian serius, terutama kejahatan jalanan, peredaran narkoba, serta gangguan kamtibmas di kawasan yang dinilai rawan.
“Dari hasil paparan tadi, kami melihat masih ada beberapa tantangan seperti kejahatan jalanan, narkoba, dan gangguan kamtibmas di daerah rawan. DPRD Kalsel siap mendukung melalui fungsi anggaran dan pengawasan, agar program-program prioritas Polda seperti peningkatan sarana prasarana, penguatan SDM, dan kegiatan pembinaan masyarakat bisa berjalan optimal,” tegasnya.
Menurut Supian, keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, koordinasi antara DPRD Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalsel, dan Polda Kalsel dinilai perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadirkan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Ia berharap hasil evaluasi kinerja TW II dapat menjadi bahan penting dalam penyusunan strategi dan program kerja Polda Kalsel pada TW III dan TW IV 2026.
Supian menegaskan DPRD Kalsel siap menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk mendukung kebutuhan prioritas kepolisian, sepanjang diarahkan pada penguatan pelayanan dan perlindungan masyarakat.
“DPRD Kalsel berkomitmen menjadi mitra strategis Polda Kalsel. Keamanan yang terjaga adalah kunci agar investasi dan pembangunan di Banua berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (sop/iniberita)
