INIBERITA.id, KANDANGAN – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta potensi banjir memasuki musim penghujan menjadi perhatian serius, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah antisipasi dinilai harus dilakukan sejak dini, agar bencana tidak menimbulkan dampak lebih besar bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat Komisi I DPRD Kalsel melakukan monitoring penanganan karhutla, sekaligus kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Jumat (11/9/2026).
Monitoring dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel H.Rais Ruhayat SH, dan diawali dengan audiensi bersama pemerintah desa, BPBD Provinsi Kalsel, serta BPBD Kabupaten HSS di Kantor Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kandangan.
Dalam audiensi tersebut, Komisi I menerima sejumlah informasi, terkait kondisi karhutla yang masih terjadi di beberapa kawasan lahan gambut, termasuk yang berada di sekitar permukiman warga.
Berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah dan pihak terkait turut dibahas. Selain pemadaman, perhatian juga diarahkan pada upaya pencegahan, agar kebakaran tidak meluas dan mengancam keselamatan masyarakat.
Di sisi lain, warga menyampaikan kekhawatiran, terhadap potensi banjir yang dapat terjadi saat intensitas hujan meningkat. Kesiapsiagaan menghadapi banjir dinilai perlu dipersiapkan secara matang, mulai dari mitigasi hingga dukungan sarana dan anggaran.
Masyarakat berharap pemerintah, dapat menyusun langkah mitigasi secara terencana dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BPBD, masyarakat, serta seluruh pihak terkait dinilai menjadi kunci menghadapi potensi bencana.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel H Rais Ruhayat menegaskan, bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada BPBD. Seluruh pihak harus bergerak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Semua pihak harus bekerja guna mengatasi karhutla, harus bahu-membahu sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dengan kerja sama yang tepat, semoga bisa mengurangi dampak karhutla yang saat ini tengah marak. Tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD,” tegas Rais Ruhayat.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah karhutla semakin meluas. Pada saat yang sama, kesiapan menghadapi banjir juga harus menjadi perhatian agar masyarakat tidak kembali menjadi pihak yang paling terdampak ketika bencana terjadi.
Komisi I DPRD Kalsel mendorong, agar hasil monitoring dan aspirasi masyarakat tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, dalam memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten HSS.
(sop/iniberita)
