Komisi II DPRD Kalsel Soroti Pendapatan Daerah 2026, Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Diperketat

oleh -543 Dilihat
Foto Istimewa

INIBERITA.id, BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mulai memperketat pengawasan terhadap kinerja pendapatan daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), termasuk penagihan tunggakan pajak yang dinilai perlu dilakukan secara lebih maksimal.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel terkait progres pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 sekaligus rencana kerja Tahun Anggaran 2027, Kamis (12/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Suripno Sumas, S.H., M.H., dengan menghadirkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah naungan Bapenda se-Kalimantan Selatan, serta Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel.

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing UPTD memaparkan perkembangan realisasi pendapatan daerah sepanjang 2026. Selain mengevaluasi capaian penerimaan, rapat juga membahas sejumlah program dan strategi yang akan diterapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah pada 2027.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah penerimaan PKB. Bapenda Kalsel memaparkan sejumlah langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui perluasan akses pelayanan, tetapi juga dengan memperkuat penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Bahkan, penagihan akan dilakukan melalui koordinasi dengan mitra kepolisian, termasuk terhadap kendaraan dengan nomor polisi khusus atau VIP. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong kepatuhan seluruh wajib pajak tanpa membedakan status maupun kedudukan.

Strategi lainnya adalah melakukan penagihan secara langsung ke alamat wajib pajak atau door to door. Selain itu, Bapenda juga akan meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan membayar pajak dengan melibatkan kepolisian dan PT Jasa Raharja.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus menekan angka tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan.

Melalui rapat kerja ini, Komisi II DPRD Kalsel menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah, khususnya dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Tidak hanya mengevaluasi realisasi penerimaan tahun berjalan, DPRD juga mendorong agar perencanaan program 2027 disusun secara terarah, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pendapatan daerah.

Optimalisasi pendapatan daerah, menurut pembahasan tersebut, tidak semestinya hanya berorientasi pada peningkatan angka penerimaan. Aspek kemudahan pelayanan, transparansi, peningkatan kesadaran wajib pajak, serta penguatan koordinasi antarinstansi juga harus menjadi perhatian.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, S.E., yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan bahwa optimalisasi pendapatan daerah sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.

Dengan pengelolaan pendapatan yang lebih maksimal, diharapkan kemampuan fiskal daerah semakin kuat sehingga dapat menunjang pembiayaan berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Dengan demikian, pendapatan daerah dapat terus dioptimalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Jahrian. (sop/iniberita)