INIBERITA.id, JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi pembangunan dan infrastruktur berharap program pembangunan jalan nasional tahun 2026 yang direncanakan pemerintah pusat dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Harapan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kalsel Apt Mustaqimah SFarm MSi, usai melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Selasa (10/2/2026), di Jakarta.
Menurut Mustaqimah, kunjungan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi langsung terkait rencana program pembangunan infrastruktur jalan nasional di wilayah Kalimantan Selatan pada tahun anggaran 2026.
“Tujuan kami ke sini untuk mengetahui dan mendengar langsung paparan dari pihak kementerian tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kalsel pada 2026 ini,” ujarnya.
Selain membahas program tahun mendatang, Komisi III juga secara khusus menyoroti persoalan longsornya ruas jalan nasional di Km 171 Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, yang hingga kini belum tuntas penanganannya. DPRD Kalsel mendorong pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar permasalahan tersebut tidak semakin berlarut-larut dan merugikan masyarakat.
“Dari paparan yang kami simak, dijelaskan bahwa persoalan Km 171 Satui ini terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR. Sampai sejauh ini kami belum mendapat kepastian arah penyelesaiannya, tetapi kami mendorong agar persoalan tersebut bisa segera diselesaikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi ruas jalan tersebut sangat vital karena menjadi jalur utama distribusi logistik dan mobilitas masyarakat. Jika tidak segera ditangani secara serius dan terkoordinasi, dikhawatirkan akan berdampak pada perekonomian daerah.
Sementara itu, Kasubdirektorat Jalan Daerah Ditjen Bina Marga, Ahnes Intan, yang menyambut kedatangan Komisi III DPRD Kalsel, menyampaikan apresiasi atas inisiatif pertemuan tersebut. Ia menilai komunikasi langsung antara daerah dan pusat menjadi langkah penting dalam menyinkronkan program pembangunan.
“Kami mengapresiasi pertemuan ini karena banyak informasi dan masukan yang kami peroleh, baik terkait penanganan jalan maupun persoalan banjir yang juga menjadi perhatian,” ujarnya.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga berbagai persoalan infrastruktur, khususnya di Kalimantan Selatan, dapat ditangani secara lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.(sop/iniberita).
