INIBERITA.id, BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai penanda dimulainya babak baru perencanaan pembangunan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Selasa (10/2/2026).
Dalam sambutannya, Yamin menegaskan bahwa Kota Banjarmasin sejatinya memiliki modal kuat berupa partisipasi masyarakat dan sistem perencanaan yang telah berjalan. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah program pembangunan yang belum sepenuhnya terealisasi secara optimal di lapangan.
“Forum Konsultasi Publik ini menjadi ruang penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan dinamika kota yang terus berubah. Peluang akan terbuka ketika gagasan masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dipadukan dalam satu arah kebijakan,” ujar Yamin.
Meski begitu, ia menekankan bahwa keterbatasan sumber daya serta kompleksitas persoalan perkotaan menuntut perencanaan yang jauh lebih cermat, terukur, dan terintegrasi antarperangkat daerah.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci agar setiap program yang dirancang tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata, melainkan benar-benar memberi dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin RKPD hanya menjadi dokumen formal. RKPD 2027 harus mampu menjawab persoalan hari ini, sekaligus memproyeksikan tantangan ke depan dengan jujur dan menawarkan solusi yang realistis,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Banjarmasin, Ahmad Syauqi, mengungkapkan bahwa salah satu arah kebijakan utama sesuai arahan Wali Kota adalah penguatan program normalisasi sungai sebagai bagian dari pengendalian banjir.
Tak hanya itu, normalisasi sungai juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata kota.
“Banjarmasin tidak memiliki lahan luas maupun sumber daya alam baru yang bisa diandalkan. Karena itu, kita mengoptimalkan sumber daya sungai yang sudah ada, baik untuk pengendalian banjir maupun sebagai potensi wisata ke depan,” jelas Syauqi.
Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam penyusunan RKPD 2027 yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Banjarmasin. (silvi/iniberita).
