INIBERITA.id, BANJARMASIN – Polda Kalimantan Selatan menggelar kegiatan bakti sosial bersama Kelompok Eks Forum Trans Rawa Indah di Kabupaten Kotabaru sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus memperkuat komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat.
Kegiatan ini dilaksanakan di tengah berkembangnya polemik terkait pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada lahan eks transmigrasi yang masuk dalam kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang di wilayah Kabupaten Kotabaru.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya preemtif kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, personel Ditintelkam Polda Kalsel mengedepankan pendekatan humanis melalui dialog langsung dengan warga eks transmigrasi.
Melalui dialog tersebut, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus diimbau agar menahan diri dan tidak terprovokasi. Kepolisian juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang berlaku sesuai ketentuan hukum serta kebijakan pemerintah.
Kapolda Kalimantan Selatan melalui Kanit I Subdit Ekonomi Ditintelkam Polda Kalsel, AKP Tatang Suryawan, menegaskan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan. Harapannya, setiap persoalan dapat diselesaikan secara bijak tanpa memicu konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, pendekatan persuasif dan humanis akan terus dikedepankan guna menciptakan suasana yang kondusif di tengah dinamika permasalahan yang berkembang di masyarakat.
Sementara itu, masyarakat Kelompok Eks Forum Trans Rawa Indah menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh Polda Kalimantan Selatan. Mereka menilai kehadiran aparat memberikan rasa aman serta membuka ruang komunikasi yang konstruktif.
Masyarakat juga menyatakan komitmennya untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Selain itu, mereka mendukung langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan lahan secara adil, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan, diharapkan polemik yang berkembang dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik, sehingga situasi kamtibmas di Kabupaten Kotabaru tetap terjaga dengan baik.(ril/iniberita).
