INIBERITA.id, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama para kepala sekolah SD, SMP, hingga SMA/SMK se-Kota Banjarmasin, Rabu (6/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Aula Sekretariat Bersama Khatib Dayyan ini secara khusus membahas penanganan perilaku berisiko pada remaja dan kelompok rentan, menyusul maraknya fenomena kenakalan remaja yang kian meresahkan masyarakat.
Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas viralnya video aksi kekerasan yang melibatkan sekelompok remaja yang diduga membawa senjata tajam, yang belakangan memicu kekhawatiran publik.
Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj Ananda menegaskan, bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan langsung bergerak menindaklanjuti arahan Wali Kota Banjarmasin H M Yamin HR.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara instan karena sudah mengakar dan membutuhkan penanganan komprehensif serta kolaborasi lintas sektor.
“Terakhir kita melihat di media sosial adanya video viral tentang sekelompok remaja melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Ini harus segera ditindaklanjuti, namun tidak bisa diselesaikan secara instan karena sudah menjadi persoalan yang kompleks,” ujarnya.
Ia menekankan, pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas utama, khususnya melalui pembinaan keagamaan dan penguatan karakter generasi muda.
“Pendekatan yang kami utamakan tetap persuasif, salah satunya melalui pembinaan religius dan penguatan karakter. Namun jika restorative justice tidak lagi memadai, maka langkah tegas harus diambil karena ini menyangkut keselamatan masyarakat dan masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin, mengungkapkan adanya opsi pembinaan alternatif berupa pelatihan kedisiplinan di lingkungan semi-militer.
Namun, ia menegaskan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan internal dan belum menjadi kebijakan final.
“Salah satu opsi yang muncul dari rapat internal adalah pembinaan melalui pelatihan kedisiplinan, bukan seperti penjara, tetapi lebih kepada pembentukan karakter dan bela negara, misalnya di lingkungan seperti Rindam atau tempat pembinaan serupa,” jelasnya.
Muzaiyin menambahkan, seluruh opsi penanganan akan dikaji secara matang dengan mempertimbangkan aspek hukum, pendidikan, psikologi anak, serta efektivitas di lapangan.
“Semua masih dalam proses formulasi. Kami ingin langkah yang diambil benar-benar tepat, tidak hanya tegas, tetapi juga mendidik dan berkelanjutan,” pungkasnya.(silvi/iniberita).
