INIBERITA.id, BANJARMASIN – Status pengelolaan Tugu Nol Kilometer sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hingga kini masih belum diputuskan, meski secara prinsip bangunan tersebut telah siap difungsikan sambil menunggu proses peresmian resmi.
Pemerintah Provinsi Kalsel bersama DPRD Kalsel saat ini masih mengkaji dua opsi pengelolaan, yakni melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bekerja sama dengan pihak ketiga melalui mekanisme lelang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, Yasin Thoyib menegaskan, siapa pun yang nantinya dipercaya mengelola kawasan Tugu Nol Kilometer harus benar-benar memiliki kapasitas agar aset daerah tersebut tetap terawat dan tidak terbengkalai.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat bersama Komisi III DPRD Kalsel di Banjarmasin, Selasa (5/5/2026).
Menurut Yasin, meskipun pembangunan fisik telah rampung dan kualitas pekerjaan dinilai baik, pembukaan kawasan tersebut tetap memerlukan persiapan matang, terutama terkait pengamanan dan pengelolaan operasional.
“Untuk pekerjaannya sudah baik dan selesai, tapi untuk dibuka perlu persiapan yang matang,” ujarnya kepada wartawan.
Ia mengingatkan, apabila kawasan dibuka tanpa sistem pengelolaan yang jelas, maka berpotensi menimbulkan kerusakan fasilitas karena tidak adanya pengawasan dan penjagaan yang optimal.
Yasin menjelaskan, setelah pekerjaan selesai, pengelolaan operasional sementara diserahkan kepada Bagian Umum. Namun, proses serah terima penuh baru akan dilakukan pada tahun 2027 karena masih terdapat masa pemeliharaan selama satu tahun.
Terkait kabar PT Bangun Banua Kalsel bakal ditunjuk sebagai pengelola, Yasin mengaku pihaknya juga telah mendengar informasi tersebut. Meski demikian, keputusan final masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
“Kabarnya yang kami dengar PT Bangun Banua ingin mengelola, tentu juga harus dirapatkan yang rencananya Senin depan dengan tim ahli dari ULM,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Achmad Maulana membenarkan adanya dua opsi pengelolaan yang sedang dipertimbangkan.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, DPRD ingin memastikan pengelolaan Tugu Nol Kilometer dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan kerugian bagi daerah.
“Aspek keuntungan dan keberlanjutan menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Berbeda dengan pengelolaan Tugu Nol Kilometer, pengelolaan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dinilai lebih sederhana karena lebih berorientasi pada fungsi sosial dan ibadah.
Maulana menyebut, Biro Kesra Kalsel juga telah menyiapkan anggaran operasional untuk masjid tersebut, termasuk kebutuhan imam tetap, imam Jumat, petugas kebersihan hingga tenaga pendukung lainnya. (sop/iniberita)
