INIBERITA.id, BANJARMASIN – Pemadaman listrik bergilir yang masih menghantui warga Kota Banjarmasin, akhirnya mendapat sorotan keras dari DPRD Kota Banjarmasin, saat pihak sekretariat DPRD Kota Banjarmasin menggelar Public Hearing yang dirangkaikan, dengan Jalan Sehat Pagi Serap Aspirasi, Sabtu (1/8/2026), di Basement Gedung Baru DPRD Kota Banjarmasin.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Pemadaman Listrik Bergilir di Kota Banjarmasin”. Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, sekaligus meminta penjelasan langsung dari pihak PLN terkait penyebab, dampak hingga langkah konkret penanganan krisis kelistrikan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memperoleh informasi secara terbuka dari PLN sekaligus menyerap langsung aspirasi masyarakat yang terdampak pemadaman.
“Alhamdulillah kegiatan public hearing dan jalan sehat pagi serap aspirasi bersama pihak PLN terlaksana. Kita meminta informasi terkait pemadaman listrik yang terjadi,” ujar Isnaini.
Menurutnya, pemadaman listrik tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele. Sebab, dampaknya dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rumah tangga, pelaku usaha hingga sektor industri.
“Pemadaman listrik sangat merugikan masyarakat. Kita berharap pemadaman listrik jangan sampai berlarut-larut,” tegasnya.
Tak hanya persoalan pemulihan pasokan listrik, DPRD juga menyoroti tuntutan masyarakat mengenai kompensasi atas kerugian akibat pemadaman.
Isnaini menyebut, kerugian yang dialami masyarakat tidak hanya sebatas terganggunya aktivitas rumah tangga, tetapi juga menyangkut operasional usaha dan sektor industri.
“Bicara kompensasi, harusnya juga bicara kerugian. Namun memang selama ini belum ada dari PLN mengganti rugi, baik sektor industri, rumah tangga, usaha dan lainnya yang dirugikan akibat pemadaman,” bebernya.
Menurut Isnaini, solusi mandiri menggunakan generator set (genset) juga bukan perkara mudah. Selain harga perangkat yang relatif mahal, masyarakat juga menghadapi persoalan ketersediaan bahan bakar, khususnya solar.
“Kalau dengan pemakaian genset, harganya mahal dan bahan bakarnya juga sulit didapat, yakni solar,” katanya.
Ia menegaskan, penyediaan listrik secara mandiri memang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang mampu. Namun, tidak semua warga memiliki kemampuan ekonomi untuk menanggung biaya tersebut.
“Kalau penyediaan listrik secara mandiri silakan saja, tapi yang mampu. Kalau tidak mampu, tentunya bagaimana?” ujarnya.
DPRD Kota Banjarmasin pun meminta PLN mempercepat proses pemulihan sistem kelistrikan. Isnaini berharap persoalan pemadaman dapat dituntaskan sesuai target yang telah disampaikan PLN.
“Kami meminta pihak PLN mempercepat penanganan dengan sebaik-baiknya, sehingga pemadaman listrik di awal Agustus bisa selesai dan tidak ada lagi pemadaman,” tegasnya.
Ia juga memastikan DPRD akan menagih janji PLN terkait target pemulihan tersebut.
“Tentu janji perbaikan dari pihak PLN bakal ditagih. Bila bergeser dari estimasi waktu yang telah dijanjikan, tentu akan kami pertanyakan kembali,” pungkas Isnaini.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, mengapresiasi langkah DPRD Kota Banjarmasin yang mempertemukan masyarakat dengan pihak PLN dalam forum terbuka.
Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penjelasan secara langsung mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir sekaligus perkembangan proses pemulihan.
“Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar. Banyak penjelasan mengenai apa yang menjadi penyebab pemadaman listrik bergilir dan kompensasi yang akan diterima masyarakat dari pihak PLN,” tukasnya.
Adapun gangguan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan dipicu sejumlah persoalan pada sistem pembangkitan. Di antaranya gangguan teknis pada pembangkit Tanjung Power Indonesia dan SKS Listrik Kalimantan, ditambah pekerjaan pemeliharaan di PLTU Asam-Asam.
PLN menyebut proses pemulihan di Tanjung Power Indonesia telah selesai. Sementara pemulihan di SKS Listrik Kalimantan ditargetkan rampung pada 5 Agustus 2026.
Sedangkan pekerjaan pemeliharaan di PLTU Asam-Asam dijadwalkan selesai pada 29 Agustus 2026.
Dengan adanya target tersebut, DPRD Kota Banjarmasin menegaskan janji pemulihan PLN tidak boleh berhenti sebagai pernyataan semata.
Masyarakat kini menunggu bukti, apakah awal Agustus benar-benar menjadi titik akhir pemadaman bergilir yang telah mengganggu aktivitas warga dan perekonomian Kota Banjarmasin.(benk/iniberita).
