INIBERITA.id, BANJARMASIN – Ketepatan data penerima bantuan sosial (bansos) kembali menjadi sorotan. Warga Kelurahan Gadang, Kota Banjarmasin, mengeluhkan masih adanya masyarakat yang membutuhkan bantuan, tetapi belum tersentuh program pemerintah. Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan reses terakhir anggota DPRD Kota Banjarmasin, H. Rudy Heriyadi, Minggu siang (25/10/2026).
Dalam kegiatan penelaahan dan penyerapan aspirasi masyarakat itu, warga berharap pemerintah melakukan pendataan dan verifikasi penerima bansos secara lebih akurat. Pembaruan data dinilai penting agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan membutuhkan dukungan ekonomi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketidaksesuaian data tingkat kesejahteraan atau desil dengan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya. Ketidakakuratan tersebut berpotensi membuat masyarakat yang layak menerima bantuan justru tidak masuk dalam sasaran program perlindungan sosial.
Menanggapi aspirasi tersebut, Rudy Heriyadi menegaskan pentingnya validitas data dalam penyaluran bansos. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan data penerima sesuai dengan kondisi riil di lapangan agar penyaluran bantuan tidak meleset dari sasaran.
“Persoalan bantuan sosial ini harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan karena persoalan data, sementara ada penerima yang kondisi ekonominya perlu diverifikasi kembali,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu menilai, penyelesaian persoalan bansos membutuhkan koordinasi antara pemerintah kota, dinas terkait, perangkat kelurahan, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan untuk memeriksa, memvalidasi, dan memperbarui data penerima bantuan secara berkala.
Rudy juga mengimbau masyarakat agar proaktif melaporkan perubahan kondisi ekonomi maupun pekerjaan yang dapat memengaruhi data kesejahteraan mereka. Selain itu, pembaruan data administrasi kependudukan dan pelaporan melalui perangkat kelurahan perlu dilakukan untuk mendukung proses verifikasi.
“Kalau memang ada perubahan pekerjaan atau kondisi ekonomi, masyarakat perlu melaporkannya agar data yang tercatat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kami juga akan mendorong koordinasi dengan instansi terkait supaya persoalan yang disampaikan warga ini mendapatkan perhatian dan tindak lanjut,” katanya.
Ia menegaskan, reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menghimpun aspirasi sebagai bahan perjuangan melalui fungsi dan kewenangan legislatif.
Menurut Rudy, aspirasi warga tidak boleh berhenti sebagai catatan dalam kegiatan reses. Diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait agar berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Bagi kami, yang terpenting adalah bagaimana aspirasi masyarakat ini bisa ditindaklanjuti. Kami akan berupaya mengawal dan mengoordinasikannya dengan pihak terkait, sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai langkah yang bisa dilakukan,” tegasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Rudy berharap persoalan akurasi data penerima bansos mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Dengan pendataan dan verifikasi yang lebih baik, program perlindungan sosial di Kota Banjarmasin diharapkan semakin tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.(benk/iniberita).
