Bapemperda DPRD Kalsel Pangkas 27 Usulan Ranperda, Hanya 20 Diprioritaskan untuk 2027

oleh -762 Dilihat
Foto Istimewa

INIBERITA.id, BANJARMASIN – Tidak semua usulan regulasi bisa melenggang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai menyisir 27 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan legislatif dan eksekutif.

Dari puluhan usulan tersebut, hanya maksimal 20 Ranperda yang diperkirakan akan diprioritaskan untuk dibawa ke rapat paripurna DPRD Kalsel. Artinya, sejumlah usulan harus tersingkir atau ditunda karena dinilai masih memerlukan penyempurnaan maupun pertimbangan lebih lanjut.

Penyisiran tersebut dilakukan dalam rapat Bapemperda DPRD Kalsel di Ruang Rapat Bapemperda Lantai II, Gedung B, Kantor DPRD Kalsel, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah.

Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya, khususnya untuk mengevaluasi perkembangan sejumlah Ranperda yang masih menjalani proses fasilitasi di kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, Bapemperda juga menelaah usulan baru yang diajukan oleh pihak legislatif maupun Pemerintah Provinsi Kalsel.

Dari total 27 usulan, sebanyak 10 Ranperda merupakan inisiatif DPRD Kalsel melalui komisi dan fraksi. Sementara 17 Ranperda lainnya berasal dari Pemerintah Provinsi Kalsel.

Hasil pembahasan sementara menunjukkan bahwa tidak seluruh usulan dapat langsung dimasukkan dalam daftar prioritas. Beberapa Ranperda masih membutuhkan penyelarasan substansi antara legislatif dan eksekutif, sedangkan sebagian lainnya dipertimbangkan untuk ditunda.

Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menegaskan bahwa penyisiran dilakukan agar jumlah Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2027 benar-benar realistis dan memungkinkan untuk diselesaikan.

“Setelah kita lakukan penyisiran tadi, sudah ada beberapa Ranperda yang kita tunda dan kemungkinan paling maksimal 20 Ranperda yang akan kita usulkan dalam paripurna terakhir nanti bulan ini,” ujarnya.

Sikap selektif tersebut dinilai penting agar pembentukan peraturan daerah tidak sekadar berorientasi pada banyaknya jumlah rancangan, tetapi juga memperhatikan kualitas, urgensi, dan kemampuan penyelesaiannya.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi, turut menekankan pentingnya pembahasan secara mendalam sebelum menentukan Ranperda yang layak menjadi prioritas.

Menurutnya, jumlah rancangan yang dimasukkan dalam Propemperda harus disesuaikan dengan kapasitas pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah. Jangan sampai terlalu banyak Ranperda masuk dalam perencanaan, tetapi pada akhirnya tidak mampu dituntaskan dalam tahun anggaran berjalan.

Adapun sejumlah usulan inisiatif DPRD menyentuh berbagai persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Di antaranya penanggulangan bencana, manajemen air hujan terintegrasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, serta pembudi daya ikan.

Selain itu, terdapat pula usulan regulasi mengenai transportasi jalan, perlindungan ketenagakerjaan, keolahragaan, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.

Sementara itu, usulan dari pemerintah daerah mencakup sejumlah sektor penting, mulai dari lingkungan hidup, pembangunan daerah, pendidikan, kebudayaan, perhubungan, energi, kelembagaan pemerintahan, hingga pengelolaan keuangan daerah.

Beragamnya sektor yang diusulkan menunjukkan bahwa pembentukan regulasi daerah memiliki peran strategis dalam menjawab kebutuhan pembangunan dan persoalan masyarakat Kalsel.

Namun, setiap Ranperda tetap harus melalui kajian yang matang. Aspek urgensi, kesesuaian dengan kewenangan pemerintah provinsi, sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta potensi tumpang tindih regulasi menjadi sejumlah pertimbangan penting sebelum sebuah rancangan ditetapkan sebagai prioritas.

Bapemperda diharapkan tidak hanya menghasilkan daftar panjang rencana legislasi, tetapi juga memastikan setiap Ranperda memiliki arah dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Daftar prioritas Propemperda 2027 selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kalsel untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.

Rapat paripurna tersebut direncanakan berlangsung pada 24 November 2026. Namun, kepastian jadwal masih menunggu hasil pembahasan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel.

Setelah ditetapkan, Propemperda 2027 akan menjadi pedoman bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam menyusun serta membahas Ranperda sepanjang tahun mendatang.

Dengan pembatasan jumlah usulan dan penajaman skala prioritas, diharapkan pembentukan peraturan daerah pada 2027 tidak sekadar mengejar target legislasi. Lebih dari itu, setiap regulasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta menjadi instrumen nyata dalam mendorong pembangunan Kalimantan Selatan.(sop/iniberita)