INIBERITA.id, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memuji semangat dan antusiasme ratusan kepala desa atau pembakal yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kalimantan Selatan saat menggelar Silaturahmi Daerah sekaligus buka puasa bersama, Sabtu (7/3/2026), di Hotel Grand Maya.
Kegiatan yang dihadiri lebih dari 700 kepala desa dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan itu berlangsung penuh keakraban. Para pembakal bahkan secara sukarela melakukan patungan dana untuk menyelenggarakan kegiatan silaturahmi tersebut, tanpa bantuan pihak manapun.
Gubernur Muhidin mengaku sangat mengapresiasi semangat kebersamaan para kepala desa tersebut. Menurutnya, kekompakan dan inisiatif para pembakal ini merupakan contoh positif bagi daerah lain.
“Aku sangat mengapresiasi. Kegiatan ini murni dari inisiatif mereka sendiri, tidak ada bantuan dari pihak manapun. Kalau di daerah lain mungkin belum tentu ada perkumpulan seperti ini. Aku salut, mudah-mudahan ke depan kegiatan seperti ini bisa kita dukung,” ujar Muhidin usai pertemuan.
Dalam kesempatan itu, atas usulan gubernur, panitia juga menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, untuk memberikan penyuluhan terkait persoalan hukum yang sering dihadapi pemerintah desa.
Menurut Muhidin, kehadiran pihak Kementerian Hukum dalam forum tersebut bertujuan agar para kepala desa dapat langsung menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan hukum dan tata kelola pemerintahan desa.
“Tadinya aku minta agar dalam pertemuan ini juga dihadirkan Kepala Kementerian Hukum, supaya para kepala desa bisa bertanya langsung tentang hal-hal yang mungkin belum mereka pahami,” jelasnya.
Muhidin juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Hukum yang telah menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Selatan. Program tersebut dinilai sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum.
“Kita dengar hampir seribu kasus masyarakat sudah terbantu dengan adanya Pos Bantuan Hukum ini. Ini tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat di desa,” ungkapnya.
Selain itu, gubernur juga menyarankan kepada perguruan tinggi yang memiliki program studi hukum agar menempatkan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa-desa. Hal ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat secara langsung.
Tidak hanya membahas soal hukum, Muhidin juga mengingatkan para kepala desa agar mulai melakukan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, khususnya dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia meminta para pembakal aktif mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena tindakan tersebut dapat berujung pada sanksi pidana.
“Para kepala desa harus mengingatkan warganya untuk tidak membakar lahan. Selain merusak lingkungan, tindakan itu juga dapat dikenakan ancaman pidana,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua APDESI Kalimantan Selatan, Akhmad Riqjali Nasution, melaporkan bahwa kegiatan silaturahmi daerah tersebut dihadiri lebih dari 700 orang yang terdiri dari kepala desa atau pembakal dari berbagai kabupaten di Kalsel.
Ia menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan antar kepala desa, sekaligus menjadi wadah bertukar pikiran dan pengalaman dalam mengelola pemerintahan desa.
“Silaturahmi ini juga menjadi ruang diskusi bagi para kepala desa untuk saling berbagi pengalaman serta memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di desa masing-masing,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua APDESI Pusat, Junaedhi Mulyono, turut mengingatkan pentingnya kolaborasi antara kepala desa dengan pemerintah daerah guna memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan, Muhammad Hidayatullah, anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan dari Fraksi PAN, Adrizal, serta Ketua Fraksi PKB DPRD Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, bersama sejumlah pejabat lainnya. (adv/iniberita).
