INIBERITA.id, BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin mulai mengintensifkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Murni Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Banjarmasin.
Pembahasan berlangsung secara maraton. Tidak hanya dilakukan pada siang hari, pembahasan sejumlah program dan alokasi anggaran bahkan berlanjut hingga malam hari. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap rencana belanja pemerintah daerah benar-benar berdasarkan kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Banggar DPRD bersama TAPD menargetkan seluruh tahapan pembahasan dapat dirampungkan pada akhir November 2026. Dengan demikian, RAPBD 2027 diharapkan segera mencapai kesepakatan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dalam pembahasan tersebut, setiap pos anggaran menjadi perhatian serius pihak legislatif. Mulai dari efektivitas penggunaan anggaran, skala prioritas pembangunan, hingga ketepatan sasaran program, seluruhnya dicermati secara teliti.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, menegaskan bahwa DPRD memiliki harapan besar agar APBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan. Lebih dari itu, APBD harus menjadi instrumen penting untuk mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Rikval, pemerintah kota harus mampu mengelola dan membelanjakan anggaran secara bertanggung jawab. Setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami berharap Pemko Banjarmasin dapat membelanjakan anggaran secara benar, tepat sasaran, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat,” tegas Rikval.Jumat (13/11/2026).
Politikus Partai Golkar tersebut juga mengingatkan bahwa pembahasan RAPBD tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi maupun mengejar target pengesahan. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh program yang direncanakan benar-benar menjawab persoalan dan kebutuhan riil masyarakat Kota Banjarmasin.
Karena itu, DPRD menginginkan agar penyusunan dan penggunaan APBD 2027 mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas. Program yang tidak memiliki urgensi dan manfaat yang jelas perlu dicermati kembali agar tidak membebani keuangan daerah.
“Penggunaan APBD 2027 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Jangan sampai anggaran yang tersedia justru tidak memberikan dampak optimal bagi masyarakat. Kepentingan publik harus tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Ia berharap pembahasan intensif bersama TAPD dapat menghasilkan postur anggaran yang sehat, realistis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Terlebih, APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan serta memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak bisa hanya dilihat dari besarnya nilai anggaran yang disusun atau banyaknya program yang tercantum dalam dokumen APBD.
Namun, ukuran keberhasilannya harus dilihat dari sejauh mana program tersebut direalisasikan dan seberapa besar manfaatnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kualitas APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan dari seberapa besar manfaat dan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya. (benk/iniberita)
