INIBERITA.id, JAKARTA – BPJS Kesehatan memperkuat sistem pencegahan dan penindakan kecurangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memastikan dana jaminan kesehatan tidak disalahgunakan.
Penguatan tersebut menjadi salah satu fokus dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan pengendalian kecurangan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, deteksi hingga penanganan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pasien, menurunkan mutu pelayanan, serta merusak kepercayaan masyarakat.
“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo.
Besarnya cakupan kepesertaan menjadi salah satu alasan penguatan pengawasan tersebut. Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.
Untuk memperkuat pengendalian, BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari pusat, wilayah hingga cabang.
Selain itu, BPJS Kesehatan menerapkan indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan, serta mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Pujo juga menekankan pentingnya transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare.
Melalui pendekatan tersebut, pelayanan kesehatan diharapkan lebih berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan penggunaan biaya yang lebih efisien.
“Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien,” tegasnya.
Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Dalam forum tersebut, BPJS Kesehatan juga mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA).
Organisasi ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam mencegah kecurangan pelayanan kesehatan.
INHAFA dirancang menjalankan tiga peran strategis, yakni menjadi forum kolaborasi lintas sektor, mengembangkan pengetahuan dan kompetensi, serta memperkuat pengawasan dan akuntabilitas bersama.
Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, mengatakan kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan dan perkembangan pola pelayanan menuntut sistem pengendalian kecurangan yang semakin adaptif.
Ia menilai pencegahan kecurangan tidak bisa hanya dibebankan kepada BPJS Kesehatan. Keterlibatan regulator, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi hingga masyarakat sipil diperlukan untuk membangun sistem pengawasan yang terintegrasi.
“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya menjaga ketahanan sistem JKN agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan.
Menurutnya, keterbukaan informasi dan perkembangan media sosial membuat upaya pencegahan, penghentian, serta antisipasi kecurangan harus semakin diperkuat.
“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Muhaimin.
Ia juga mendorong penguatan regulasi penanganan kecurangan agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat. Selain itu, pedoman penanganan kecurangan perlu diperbarui dan perlindungan terhadap pelapor harus diperhatikan.
Daftar Penerima Penghargaan INAHAFF 2026.Dalam konferensi tersebut, BPJS Kesehatan turut memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berkomitmen membangun budaya anti-kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN.
Berikut para penerima penghargaan INAHAFF 2026:
1. Tokoh Inspiratif Anti-Kecurangan Terbaik
– Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC.
– Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si.
– Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.
2. Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik
– Terbaik 1: Kabupaten Purbalingga.
– Terbaik 2: Kota Medan.
– Terbaik 3: Kabupaten Banyumas.
3. Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik
– Terbaik 1: Provinsi Bali.
– Terbaik 2: Provinsi Riau.
– Terbaik 3: Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik
– Terbaik 1: Kabupaten Kotawaringin Barat.
– Terbaik 2: Kabupaten Karawang.
– Terbaik 3: Kabupaten Sukabumi.
5. Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik
– Terbaik 1: Provinsi Bali.
– Terbaik 2: Provinsi Nusa Tenggara Timur.
– Terbaik 3: Provinsi Nusa Tenggara Barat. (s3/iniberita).
–
