Demi Efisiensi dan Kedalamam Kajian, Pembahasan Anggaran Disarankan Kembali ke Komisi

oleh -1823 Dilihat

INIBERITA.id, BANJARMASIN – Mekanisme pembahasan anggaran di DPRD Banjarmasin disarankan untuk dikembalikan ke masing-masing komisi. Langkah ini dinilai lebih efisiensi dan mampu memastikan seluruh anggota dewan, termasuk yang tidak tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar), memahami secara menyeluruh program kerja setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mitra.

Usulan tersebut mencuat dalam rangka mengefektifkan proses pembahasan R-APBD Murni 2026. Menurut anggota DPRD Banjarmasin yang juga anggota Banggar, M Ridho Akbar, pembahasan anggaran idealnya tidak hanya berhenti di forum Banggar, tetapi perlu diturunkan kembali ke tingkat komisi untuk pendalaman lebih spesifik.

“Kalau pembahasan anggaran dikembalikan ke komisi, itu jauh lebih efisien dan transparan. Anggota yang tidak di Banggar pun bisa ikut memahami arah dan prioritas program SKPD mitranya,” ujar M Ridho Akbar Ketua komisi III DPRD Banjarmasin, pada iniberita.id. Senin (20/10/2025).

Politisi Partai Golkar ini lebih jauh menjelaskan, hasil pembahasan Banggar terhadap dokumen KUA-PPAS maupun Raperda APBD dapat dikirim kembali ke masing-masing komisi seperti Komisi I, II, dan III, IV untuk dilakukan pendalaman teknis dan penyelarasan program.

Baca Juga :   Pelayanan Lambat Minim Investor, Wawali Banjarmasin Tekankan ASN Harus Berintegritas dan Empatik

“Komisi punya peran strategis dalam menajamkan alokasi anggaran di bidangnya masing-masing. Dengan cara ini, masukan dari komisi bisa menjadi bahan pertimbangan Banggar sebelum penetapan final anggaran,” tambahnya.

Selain itu, menurut Ridho, mekanisme ini juga akan memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Ia menilai, pengembalian pembahasan ke komisi merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan proses pembahasan anggaran yang lebih terbuka, partisipatif, dan efisien, sejalan dengan semangat transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Tujuannya bukan menambah proses, tapi justru memperkuat akuntabilitas. Kita ingin semua anggota ikut terlibat aktif, bukan hanya Banggar,” tegasnya.(benk/iniberita).

No More Posts Available.

No more pages to load.