DPRD Kalsel Desak Penambahan Kuota Biosolar, Nelayan Aluh-Aluh Butuh Pasokan Lebih Besar

oleh -467 Dilihat
Foto Istimewa

INIBERITA.id, JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memperjuangkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Biosolar bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Selasa (20/10/2026).

Penambahan kuota tersebut terutama diusulkan untuk memenuhi kebutuhan nelayan di Kalimantan Selatan, khususnya anggota Koperasi Mina Membangun Mandiri yang berada di Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Apt. Mustaqimah, mengatakan bahwa konsultasi dan koordinasi dengan BPH Migas merupakan langkah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama nelayan yang membutuhkan ketersediaan BBM bersubsidi guna menunjang aktivitas melaut.

“Kami hari ini datang ke BPH Migas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penambahan kuota Biosolar, khususnya bagi para nelayan di Kabupaten Banjar dan seluruh nelayan di Kalimantan Selatan. Kami berharap aspirasi yang telah kami sampaikan secara langsung ini dapat menjadi perhatian dan memperoleh tindak lanjut dari BPH Migas,” ujar Mustaqimah.

Ia menjelaskan, kuota BBM bersubsidi yang saat ini dialokasikan untuk Koperasi Mina Membangun Mandiri tercatat sebesar 80 ribu kiloliter (KL). Dalam pertemuan tersebut, pengurus koperasi bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar mengusulkan peningkatan kuota menjadi 170 ribu KL.

Usulan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan nelayan yang dinilai terus meningkat. Ketersediaan Biosolar menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kegiatan melaut, mengingat BBM merupakan kebutuhan operasional utama bagi nelayan untuk menjalankan aktivitas penangkapan ikan.

Menurut Mustaqimah, kebutuhan BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan tidak hanya berkaitan dengan sektor perikanan, tetapi juga aktivitas ekonomi lainnya. Perkembangan berbagai kegiatan industri dan usaha di daerah turut meningkatkan kebutuhan energi sehingga ketersediaan serta distribusi BBM perlu mendapat perhatian serius.

“Kita ketahui bersama, Kalimantan Selatan bukan hanya daerah dengan aktivitas perikanan dan banyak nelayan, tetapi juga merupakan daerah industri dengan berbagai kegiatan usaha. Karena itu, kebutuhan pasokan BBM bersubsidi juga semakin besar dan perlu mendapat perhatian,” jelasnya.

Mustaqimah berharap, penyampaian aspirasi secara langsung kepada BPH Migas dapat membuka peluang penambahan kuota Biosolar bagi nelayan di Kabupaten Banjar dan wilayah Kalimantan Selatan secara umum.

Ia juga menyoroti persoalan kelangkaan BBM di sejumlah daerah yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi. Karena itu, menurutnya, pemenuhan kebutuhan BBM harus menjadi perhatian bersama agar distribusinya dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

“Mudah-mudahan melalui diskusi dan koordinasi hari ini, kita bisa mendapatkan tambahan kuota dari BPH Migas. Harapan kami, kebutuhan BBM bersubsidi masyarakat, khususnya para nelayan di Kabupaten Banjar dan wilayah Kalimantan Selatan secara umum, dapat terpenuhi dengan lebih baik,” pungkasnya.

Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung ketersediaan serta distribusi BBM bersubsidi yang memadai, khususnya bagi sektor perikanan, sekaligus menunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan. (sop/iniberita)