Ketua DPRD Kalsel Temui Aksi BEM se-Kalsel di “Rumah Banjar”, Tuntutan Evaluasi Kinerja Polri hingga Penertiban Tambang Ilegal Ditandatangani

oleh -1444 Dilihat
Foto Istimewa

INIBERITA.id, BANJARMASIN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Dr H Supian HK SH MH menemui langsung massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel di Gedung Paripurna “Rumah Banjar”, Jumat (13/03/2026) siang. Penyampaian aspirasi yang berlangsung di tengah bulan suci Ramadan tersebut berjalan tertib, damai, dan kondusif.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa terlebih dahulu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalsel. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi terkait berbagai persoalan yang mereka nilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan lembaga penegak hukum.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK yang didampingi anggota DPRD Kalsel Habib Hamid Bahasyim dan Ahmad Sarwani, turun langsung menemui massa aksi. Sementara itu, Kapolda Kalsel beserta jajaran turut melakukan pengamanan guna memastikan jalannya aksi tetap aman dan kondusif.

Setelah melakukan dialog singkat di halaman kantor DPRD, perwakilan mahasiswa kemudian dipersilakan masuk ke Gedung Paripurna “Rumah Banjar” untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan DPRD Kalsel. Dalam forum tersebut, mahasiswa memaparkan sejumlah tuntutan yang mereka anggap penting untuk segera ditindaklanjuti.

Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah meminta Kapolri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Mahasiswa juga mendorong penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap institusi kepolisian agar pengawasan terhadap kinerja Polri lebih optimal.

Selain itu, mahasiswa turut menyoroti persoalan perizinan bagi nelayan di wilayah Kabupaten Kotabaru yang dinilai masih berbelit-belit. Kondisi tersebut dianggap menyulitkan masyarakat pesisir dalam menjalankan aktivitas melaut. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada agar lebih memudahkan nelayan dalam memperoleh izin.

Tidak hanya itu, massa aksi juga mendesak pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk lebih tegas dalam memberantas aktivitas pertambangan ilegal, praktik mafia tanah, serta berbagai bentuk pencemaran lingkungan yang dinilai merugikan masyarakat dan mengancam kelestarian alam.

Menanggapi aspirasi tersebut, Supian HK mengapresiasi langkah mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan konstruktif. Menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa juga menjadi perhatian DPRD Kalsel.

“Gayung bersambut, apa yang disampaikan mahasiswa ini juga menjadi perhatian kami di DPRD Kalsel. Terkait persoalan mafia tanah dan tambang ilegal, kami akan mempertimbangkan pembentukan panitia khusus (pansus) atau satgas khusus untuk menindaklanjuti masalah tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Supian HK juga menerima dan menandatangani seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa sebagai bentuk komitmen DPRD Kalsel untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.

Ia menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa dari Kalimantan Selatan tersebut nantinya akan dibawa dan disampaikan melalui dialog kepada DPR RI di Senayan sebagai bagian dari upaya memperjuangkan suara masyarakat daerah di tingkat nasional. (sop/iniberita).