INIBERITA.id, JAKARTA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Untuk memastikan substansi regulasi tersebut matang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Komisi I melakukan konsultasi dan pendalaman materi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (20/10/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat, S.H., bersama jajaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel. Rombongan diterima Kepala Subdirektorat Wilayah I pada Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri, Nur Sabar, S.Sos., M.M.
Konsultasi ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kalsel untuk memperkuat kualitas produk hukum daerah, khususnya Raperda tentang Pemberdayaan Ormas. Melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, materi yang diatur dalam rancangan peraturan tersebut diharapkan selaras dengan regulasi yang lebih tinggi sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat, menegaskan bahwa penyelesaian Raperda tersebut perlu didukung pembahasan yang matang dan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Menurutnya, percepatan pembahasan harus tetap memperhatikan kesesuaian substansi dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Harapan kami, Raperda tentang Pemberdayaan Ormas ini bisa segera dirampungkan. Karena itu, kami ingin memastikan substansinya benar-benar matang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Rais.
Selain menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais juga dipercaya memimpin Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Pemberdayaan Ormas. Dalam kapasitas tersebut, ia mendorong agar seluruh tahapan pembahasan berjalan optimal, termasuk dengan menindaklanjuti masukan dan hasil konsultasi dari Kemendagri sebagai bahan penyempurnaan rancangan regulasi.
Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu langkah penting untuk mengantisipasi ketidaksesuaian materi muatan Raperda dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif.
Raperda tentang Pemberdayaan Ormas diharapkan mampu memberikan arah dan landasan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mendorong penguatan peran organisasi kemasyarakatan. Keberadaan regulasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat keharmonisan sosial, serta mendorong keterlibatan ormas dalam mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, Nur Sabar menyampaikan dukungannya terhadap proses penyusunan Raperda tentang Pemberdayaan Ormas. Sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya, ia menyatakan kesiapan untuk turut mengawal proses penyusunan regulasi tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengapresiasi sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam penyusunan Raperda tersebut. Kolaborasi antara unsur legislatif dan eksekutif dinilai menjadi bagian penting dalam menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan peraturan perundang-undangan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui konsultasi tersebut, Komisi I DPRD Kalsel berharap pembahasan Raperda tentang Pemberdayaan Ormas dapat berjalan lebih terarah dan segera memasuki tahap penyelesaian dengan tetap mengedepankan ketepatan substansi serta kepastian hukum. (sop/iniberita)
