INIBERITA.id, BANJARMASIN — Puluhan nelayan ikan di Pelabuhan RK Ilir, Banjarmasin, kini menghadapi persoalan serius. Mereka kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk melaut setelah 77 surat rekomendasi pengambilan BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) RK Ilir belum diperpanjang.
Masa berlaku rekomendasi sebelumnya diketahui telah berakhir sejak 8 Agustus 2026. Hingga kini, belum satu pun dari 77 nelayan tersebut menerima rekomendasi baru.
Kondisi tersebut mulai berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan. Sejumlah nelayan terpaksa menghentikan aktivitas melaut karena tidak mendapatkan solar sebagai bahan bakar kapal. Jika tidak segera ditangani, persoalan ini dikhawatirkan turut mengganggu pasokan ikan dari Pelabuhan RK Ilir dan berdampak terhadap ketersediaan maupun harga ikan di pasar Banjarmasin.
Keluhan tersebut kemudian disampaikan para nelayan kepada Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR untuk mengetahui secara jelas duduk persoalan sebelum mengambil keputusan.
Manager SPBN RK Ilir, H Muhtanto, membenarkan terhentinya pasokan solar akibat belum diterbitkannya rekomendasi baru.
“Rekomendasi yang lama sudah berakhir sejak 8 Agustus. Sampai sekarang belum ada rekomendasi yang baru dikeluarkan, sehingga pasokan BBM juga tidak bisa dikirim ke SPBN,” ujar Muhtanto.
Menurutnya, pihak SPBN telah melakukan koordinasi dan pertemuan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin guna mencari solusi. Namun, hingga kini belum ada keputusan final terkait penerbitan rekomendasi baru.
Muhtanto menyebut, salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum nelayan yang sebelumnya mengambil solar melalui SPBN RK Ilir.
“Informasinya, ada oknum nelayan yang diduga menyalahgunakan BBM subsidi. Tetapi setelah BBM keluar dari SPBN, pengawasannya sudah bukan menjadi kewenangan kami,” katanya.
Ia menegaskan, SPBN pada prinsipnya hanya menjalankan fungsi pelayanan penyaluran BBM kepada nelayan berdasarkan rekomendasi dari instansi yang berwenang. Karena itu, apabila terdapat dugaan penyalahgunaan setelah BBM disalurkan, persoalan tersebut semestinya ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang tepat.
“Jangan sampai persoalan oknum kemudian berdampak kepada nelayan lainnya yang memang membutuhkan BBM untuk melaut,” ujarnya.
Muhtanto berharap pemerintah segera menemukan solusi agar penyaluran solar kepada nelayan kembali berjalan normal.
“Kami berharap ada solusi nyata. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut karena dampaknya bukan hanya kepada SPBN, tetapi juga kepada nelayan dan ketersediaan ikan di Banjarmasin,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan nelayan Pelabuhan RK Ilir, Murjani, mendesak pemerintah segera memberikan kepastian mengenai penerbitan surat rekomendasi tersebut.
Menurutnya, tidak tersedianya solar membuat sebagian nelayan terpaksa berhenti melaut selama kurang lebih dua pekan. Kondisi tersebut otomatis memutus sumber pendapatan mereka.
“Kami sudah sekitar dua minggu tidak melaut. Kalau tidak melaut, kami tidak punya penghasilan. Ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian keluarga,” kata Murjani.
Ia berharap pemerintah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Bagi nelayan, kepastian mendapatkan BBM merupakan kebutuhan utama agar mereka dapat kembali menjalankan aktivitas melaut.
“Kami berharap rekomendasi segera diterbitkan. Kami ingin kembali melaut dan mencari ikan. Kalau terus begini, bukan hanya nelayan yang kesulitan, tetapi pasokan ikan untuk masyarakat juga bisa berkurang,” ujarnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengatakan Pemkot Banjarmasin telah menerima aspirasi para nelayan.
Namun, ia menegaskan pihaknya tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru sebelum mendapatkan penjelasan dari dinas terkait.
Menurut Yamin, hingga saat ini persoalan tersebut belum dilaporkan secara resmi oleh dinas terkait kepada dirinya.
“Keluhan para nelayan sudah kami terima. Namun sebelum memutuskan, kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan dinas terkait. Pasalnya, pihak dinas hingga sekarang belum melaporkan permasalahan ini kepada saya,” ungkap Yamin.
Ia pun meminta para nelayan untuk bersabar sembari Pemkot Banjarmasin melakukan pendalaman terhadap persoalan tersebut.
Para nelayan berharap koordinasi pemerintah tidak berhenti pada pembahasan, tetapi segera menghasilkan solusi konkret. Mereka juga meminta dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi ditangani secara terukur dan tidak sampai mengorbankan nelayan yang benar-benar membutuhkan solar untuk mencari ikan.
Sebab, jika distribusi solar terus tersendat, dampaknya bukan hanya dirasakan nelayan, tetapi berpotensi merembet hingga ke rantai pasok ikan dan masyarakat sebagai konsumen. (benk/iniberita)
