INIBERITA.id, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin (BPKPAD), resmi menggelar lelang aset daerah yang terdiri dari kendaraan dinas dan bongkaran bangunan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Bakula BPKPAD, Senin (23/2/2026), sebagai bagian dari upaya optimalisasi aset dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebanyak 112 paket aset dilelang dalam kegiatan ini. Rinciannya meliputi 57 unit kendaraan roda dua, 2 unit kendaraan roda tiga, 47 unit kendaraan roda empat, serta 6 paket bongkaran bangunan. Jumlah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menata ulang aset yang sudah tidak produktif agar memiliki nilai manfaat bagi kas daerah.
Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Eddy Wibowo menegaskan, bahwa seluruh proses lelang telah melalui tahapan administratif dan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia memastikan tidak ada proses yang dilangkahi dalam pelaksanaannya.
“Proses lelang kendaraan dan bongkaran bangunan ini telah melalui tahapan. Dimulai dari usulan berdasarkan KIB, kemudian cek fisik kendaraan oleh Dinas Perhubungan serta cek fisik bongkaran oleh PUPR. Setelah itu dilakukan rapat tim, persetujuan kepala daerah, hingga penetapan berita acara tim dan penilai kendaraan maupun bangunan,” jelas Eddy.
Ia menambahkan, pelaksanaan lelang dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap pertama pada 23 Februari dan tahap kedua pada 25 Februari 2026. Pembagian ini dilakukan mengingat banyaknya jumlah paket yang dilelang serta pengelompokan berdasarkan jenis aset, sehingga proses dapat berjalan lebih tertib dan efektif.
Dari hasil rekapitulasi sementara, nilai lelang diperkirakan mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. Seluruh hasil lelang tersebut nantinya akan masuk ke kas daerah sebagai PAD Kota Banjarmasin.
“Hasil lelang ini akan masuk sebagai PAD kita. Kendaraan yang dilelang saat ini tersebar di beberapa titik, yakni 40 unit berada di gudang aset, 13 unit dititipkan di kawasan Lingkar Selatan, serta 59 unit berada di SKPD terkait,” ujarnya.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengelola aset daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong efisiensi anggaran melalui pemanfaatan aset yang sudah tidak digunakan. Dengan pengelolaan yang tepat, aset yang sebelumnya terbengkalai kini dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah.(silvi/iniberita).
