INIBERITA.id, BANJARMASIN – Permasalahan hilangnya kepesertaan atau status aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta ketiadaan lahan pemakaman (alkah), menjadi keluhan utama warga saat Penelaahan Aspirasi Masyarakat (Reses) Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar Anggota DPRD Kota Banjarmasin Eddy Junaidi SE, di Jalan Ais Nasution, Gang Syuhada RT 12, Kelurahan Gadang, Senin (13/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan bahwa hilangnya status BPJS sangat menyulitkan masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu yang bergantung pada layanan kesehatan.
Menanggapi hal itu, Eddy Junaidi mengatakan pihaknya telah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat dan memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut.
“Tentu kami sudah mendengarkan dengan seksama dan langsung menjelaskan terkait permasalahan tersebut. Aspirasi ini akan kami tindak lanjuti agar masyarakat mendapatkan solusi yang terbaik,” ujar Eddy.
Selain persoalan BPJS, warga juga mengeluhkan belum tersedianya lahan alkah atau pemakaman di kawasan mereka. Menurut Eddy, berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup, program penyediaan lahan pemakaman memang telah direncanakan. Sementara itu, bantuan santunan kematian sekitar Rp1 juta bagi warga yang meninggal dunia masih tetap berjalan.
“Karena itu, kami akan mengkaji kembali kebutuhan masyarakat agar program ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Hal ini juga sejalan dengan upaya mendukung program Pemerintah Kota Banjarmasin di bawah kepemimpinan Wali Kota H M Yamin HR, dalam mewujudkan Banjarmasin yang lebih maju dan sejahtera,” katanya.
Sementara itu, Ketua RT 12 Gang Syuhada Imam Syaputra, berharap Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dapat segera menyediakan lahan pemakaman bagi warga, terutama masyarakat kurang mampu di wilayahnya.
“Di sini masih banyak warga yang kurang mampu. Kami berharap Pemerintah Kota dapat menyediakan lahan alkah di sekitar lingkungan kami agar masyarakat tidak lagi kesulitan ketika ada warga yang meninggal dunia,” harap Imam.(silvi/iniberita).
