INIBERITA.id, JAKARTA – Menyikapi pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo, Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah menyatakan dengan tegas bahwa Pengurus PWI Pusat tidak pernah mengambil keuntungan dari kerjasama dengan forum humas BUMN.
Hal ini meluruskan rilis DK PWI Pusat yang menyebutkan bahwa bantuan yang diberikan Kementerian BUMN untuk mendukung kegiatan Uji Kompetensi Wartawan ( UKW ) gratis di 30 propinsi di Indonesia harus diterima utuh oleh organisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan anggaran, baik itu dengan dalih cashback, fee atau pun potongan lain dałam bentuk apapun.
Ditegaskan Sayid, Pengurus PWI Pusat tidak pernah mengambil keuntungan dari kerjasama dengan forum humas BUMN.
Ia menyebut pernyataan bahwa sekitar Rp 2,9 milyar tidak jelas penggunaannya adalah keliru dan telah melahirkan fitnah.
“Saya tidak tahu angka itu didapat dari mana. DK harus meralat kesalahan tersebut karena salah,” ucapnya dałam rilis yang dibagikan, Minggu (7/4/2024).
Sayid membeberkan, terkait kerjasama PWI Pusat dan Forum Humas BUMN dengan dukungan dana sebesar Rp 6 milyar digunakan untuk melakukan UKW di 10 provinsi pada Desember 2023 dan Januari 2024.
Seluruhnya sudah diselesaikan oleh PWI Pusat dan telah dibuat laporan tertulis sesuai dengan isi perjanjian kerjasama antara PWI dengan FH BUMN.
Dari dukungan anggaran tersebut ujarnya, anggaran yang telah disampaikan sampai hari ini adalah sebesar Rp 4,6 milyar. Selain digunakan untuk UKW di 10 provinsi, anggaran tersebut juga digunakan untuk biaya Sekolah Jurnalisme Indonesia yang berlangsung 5-9 Februari di Bandung.
“Data penggunaan keuangan bisa di tanyakan dan di cek ke bagian keuangan PWI,” jelasnya.
Lebih lanjut ujarnya, PWI Pusat akan menyelenggarakan lagi UKW di 10 provinsi, dimulai dari Nabire, Riau, Sumsel, Kepri, Sulteng, Sultra dan seterusnya pada rentang April hingga akhir Mei 2024 mendatang, termasuk dua rencana Sekolah Jurnalisme Indonesia di Lampung.
Anggaran kegiatan tersebut tegasnya diambil dari kas PWI Pusat dari sisa kegiatan UKW sebelumnya, termasuk pelunasan Rp 1,4 milyar yang juga akan dipakai untuk UKW di 19 provinsi.
“Klarifikasi ini saya buat agar tidak muncul persepsi bahwa pengurus PWI Pusat ingin mengambil keuntungan dari kerjasama dengan forum humas BUMN. Kalaupun ada pengeluaran terkait hal itu, masih sesuai mekanisme tertulis yang ada,” tegasnya.
Ia berharap ke depan, Dewan Kehormatan PWI Pusat dapat berpikir jernih dan positif dalam membuat pernyataan dengan berbasis fakta yang ada.(ril/iniberita).
