INIBERITA.id, BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan mitra kerja di “Rumah Banjar” Rabu, (11/6/25) siang.
Pada pembahasan draf awal raperda dan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus IV, Athaillah Hasbi, didampingi Wakil Ketua Pansus Aulia Azizah Hadir juga mitra kerja, perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel.
“Tujuan dari dibuatnya raperda ini tidak lain ialah untuk memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengelolaan usaha pertambangan,” ujarnya.
Aulia menegaskan, pentingnya keberadaan payung hukum daerah yang mampu mengatur, sistem perizinan dan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, dirinya juga menyoroti keluhan masyarakat, terkait perizinan yang dinilai rumit, memakan waktu lama dan membutuhkan biaya tinggi.
“Informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa saat ini pengurusan izin masih terkesan rumit dan mahal. Hal inilah yang ingin kita perjelas melalui raperda agar nantinya dapat mempermudah para pelaku usaha, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah,”tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pansus IV Athaillah Hasbi mengungkapkan, pihaknya akan terus menggali masukan dari berbagai pihak, termasuk ke daerah lain guna menyempurnakan isi raperda. Salah satunya akan dijadwalkan kunjungan kerja ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Rapat ditutup dengan kesepakatan, menyusun kembali draf berdasarkan masukan yang telah disampaikan dan ini akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya, termasuk hasil dari kunjungan kerja tersebut, guna merumuskan pasal-pasal yang lebih spesifik dan aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan daerah Kalsel.(sop/iniberita).
