INIBERITA,id, BANJARMASIN- Reses anggota DPRD Kota Banjarmasin Zainal Hakim untuk bertemu dan penyerap aspirasi masyarakat, di daerah pemilihannya (Dapil) Banjarmasin Utara, di Jalan Blok Jati RT 64 RW 04 Kelurahan Sungai Andai di luar masa sidang, perbaikan insfrastruktur dan masalah pendidikan masih menjadi primadona usulan masyarakat.
“Memang setiap dilaksanakan reses, aspirasi yang diterima adalah perbaikan infrastruktur dan pendidikan masih primadona usulan masyarakat,”ungkap Zainal, setelah usai melaksanakan reses,di Kelurahan Sungai Andai. Minggu (29/6/2025).
Momen Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kemarin ujarnya, bahwa warga mengeluhkan rata-rata sangat kesulitan anaknya diterima di sekolah negeri, baik tingkat SD, SMP maupun SMA, dengan berbagai aturan baik sistem zonasi dan sistem yang lainnya, hal ini disebabkan, sebaran posisi sekolah di Kota Banjarmasin belum merata.
Berkaitan dengan adanya permasalahan ini, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap, pemerintah pusat tentunya ada evaluasi, sehingga kedepannya persoalan SPMB dapat terselesaikan, sehingga ketika anak mereka dapat menikmati ke sekolah negeri, sebagaimana yang diimpikan oleh orang tuanya.
“Karena kondisi di Kota Banjarmasin tidak sama dengan kondisi di Pulan Jawa, saya berharap ada evaluasi dari pemerinah pusat,”ujarnya.
Walaupun demikian tegas Hakim panggilannya, karena aturan persoalan SPMB secara nasional, maka semua daerah tetap mengikuti aturan kementerian tersebut, namun persoalan ini merupakan catatan besar baginya, kesulitan warga Kota Banjarmasin untuk mendaftarkan anaknya masuk ke sekolah negeri ini, dapat bisa meminimalisi dan kedepannya sebaran sekolah sarana pendidikan terpenuhi seluruh kelurahan.
Anggota komisi III DPRD Kota Banjarmasin mengakui, bahwa tahun ini memang yang terbanyak permasalahan SPMB SMP, hal ini dikarenakan keberadaan SMP di Banjarmasin hanya 35 sekolah, sedangkan jumlah kelurahan 52 kelurahan, artinya ada beberapa kelurahan yang belum ada sarana pendidikan tersebut.
Memang berbicara soal anggaran pembangunan gedung sekolah cukup besar, tetapi untuk mengatasi persoalan SPMB itu, tidak harus membangunan sekolah, namun bisa dilakukan dengan merelokasi. Misalnya, penambahan ruang kelas dan lainnya, paling tidak ada sebaran dan harus dilakukan pemetaan, supaya semua sekolah wilayah kelurahan tersebut, ketika diperlakukan dengan SPMB dapat tertampung.
“Hal ini menjadi catatan saya dan disampaikan ke Disdik untuk mengatasi permasalahan ini harus ada penyebaran dan pemetaan secara merata, sehingga warga betul-betul terlayani disektor pendidikan, mulai SD, SMP dan SMA,”tegasnya.(benk/iniberita).
