INIBERITA.id,BANJARMASIN – Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin. Kondisi ini memaksa daerah untuk tidak lagi bergantung penuh pada transfer dana pusat dan segera menyiapkan langkah agresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fachruri menegaskan, bahwa momentum ini harus dijadikan titik balik bagi Pemko untuk menggali potensi PAD secara maksimal dan Pemko Banjarmasin harus berani bergerak cepat, jangan ditunda-tunda lagi, dalam rangka untuk stabilkan kondisi keuangan Banjarmasin tersebut.
“Pemotongan dana pusat memang menekan ruang fiskal daerah, tapi justru ini momentum untuk menunjukkan kemandirian keuangan Banjarmasin, pemerintah kota harus berani menajamkan strategi optimalisasi pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah,” tegas Rikval, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, situasi ini tidak bisa lagi dihadapi dengan pola lama. DPRD mendorong agar seluruh sektor penghasil PAD dievaluasi menyeluruh, termasuk potensi aset daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Kita ingin Pemko Banjarmasin tidak hanya fokus pada penarikan pajak konvensional, tapi juga mencari sumber-sumber baru dari kerja sama pengelolaan aset daerah. Setiap rupiah potensi harus dipastikan memberi nilai tambah bagi kas daerah,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Dengan strategi baru ini, DPRD dan Pemko Banjarmasin sama-sama berharap roda pembangunan tetap berjalan tanpa harus tersandera oleh fluktuasi kebijakan anggaran pusat.
“Kalau daerah terus bergantung pada pusat, kita tidak akan pernah mandiri. Pemangkasan ini justru menjadi cambuk untuk berbenah,”ujar Rikval.
Sebelumnya, Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edy Wibowo mengakui, pemotongan dari pusat membawa dampak besar, terhadap stabilitas anggaran daerah.
“Secara otomatis kami harus melakukan penjadwalan ulang (reschedule) program-program yang sudah direncanakan. Ini memang berat,” ungkapnya.
Edy lebih jauh mengatakan, pemangkasan terjadi di sejumlah pos penting seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, Dana Bagi Hasil (DBH) tambang dan PBB, serta pembiayaan PPPK.
Menurutnya yang relatif aman hanya untuk kelurahan dan sektor kesehatan. Di luar itu, banyak yang harus disesuaikan. Namun, Edy menilai tekanan fiskal ini, justru membuka ruang untuk perubahan arah kebijakan.
“Kita harus bergerak cepat. Pajak, retribusi, dan kerja sama pengelolaan aset daerah akan dioptimalkan. Ini bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan agar daerah bisa bertahan,”katanya.(benk/iniberita).
