INIBERITA.id, BANJARMASIN – Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Kantor Staf Presiden (KSP) menjadi forum dialog strategis dalam membahas arah kebijakan pengendalian banjir perkotaan serta pengelolaan sampah terpadu. Fokus utama pembahasan tertuju pada rehabilitasi hingga rencana pemanfaatan kembali Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kayuh Baimbai, Senin (12/1/2026).
Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menyesuaikan seluruh perencanaan pengelolaan sampah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penyusunan Detail Engineering Design (DED).
“Kami bukan ingin kembali ke pola lama membuang sampah secara terbuka. Yang kami butuhkan adalah lahan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah yang berkelanjutan. TPA Basirih kami harapkan dapat difungsikan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), bukan lagi open dumping,” tegas Yamin.
Ia mengakui, pengelolaan sampah di kawasan perkotaan menghadapi tantangan besar, terutama penolakan masyarakat terhadap keberadaan fasilitas pengolahan sampah. Kondisi ini, menurutnya, kerap menempatkan pemerintah daerah pada posisi dilematis.
“Kalau kita tegas, sering dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Tapi jika terlalu lemah, sistem pengelolaan sampah tidak akan berjalan optimal. TPS3R yang ada di 52 kelurahan tidak akan mampu menanggung beban jika bekerja sendiri-sendiri tanpa sistem terintegrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Timothy Ivan Triyono, menyampaikan bahwa kunjungan KSP ke Banjarmasin bertujuan menyerap isu-isu strategis daerah sekaligus memastikan keselarasan kebijakan daerah dengan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus melihat langsung persoalan strategis di Banjarmasin. Ada dua isu besar yang kami catat, yakni pengelolaan sungai atau drainase dan persoalan sampah,” kata Timothy.
Ia menjelaskan bahwa TPA Basirih saat ini tengah menjalani proses rehabilitasi akibat praktik open dumping yang sudah tidak lagi diperbolehkan oleh regulasi. Ke depan, terbuka peluang untuk dilakukan alih fungsi kawasan tersebut.
“Sangat dimungkinkan TPA Basirih dialihfungsikan menjadi TPST, di mana sampah dapat dipilah dan diolah, bahkan dikembangkan ke arah waste to energy. Namun tentu semua itu memerlukan kajian dan telaah yang mendalam,” jelasnya.
Timothy juga menegaskan peran KSP sebagai penghubung antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan kementerian teknis terkait guna mencari solusi komprehensif.
“Apa yang kami peroleh hari ini akan kami sampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait, baik Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kementerian PUPR, agar dapat dicarikan solusi terbaik dan terintegrasi,” pungkasnya.(silvi/iniberita).
