INIBERITA.id, BANJARMASIN — Kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, H. Harry Wijaya pada masa sidang I tahun 2026, berlangsung dinamis dan penuh sorotan tajam dari masyarakat. Dalam forum tersebut, isu klasik yang tak kunjung tuntas kembali mencuat: persoalan sampah kota yang dinilai semakin mendesak namun belum menunjukkan penyelesaian konkret.
Reses yang dihadiri berbagai elemen masyarakat ini justru menjadi ajang curhat warga. Sejumlah peserta secara terbuka menyampaikan keluhan terkait pengelolaan sampah yang dianggap belum optimal, bahkan cenderung stagnan dari waktu ke waktu.
Salah satu warga secara kritis mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mengelola sampah agar memiliki nilai tambah. Ia menyoroti bahwa sampah sejatinya bisa diolah menjadi sumber ekonomi, bahkan dikonversi menjadi energi seperti listrik dan gas untuk kebutuhan rumah tangga.
“Kenapa sampah tidak dimanfaatkan saja menjadi sesuatu yang bernilai? Bisa jadi listrik, bisa jadi gas. Ini kan peluang, bukan hanya masalah,” ujar warga tersebut dalam forum reses.
Menanggapi hal itu, H Harry Wijaya menegaskan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin sejatinya telah memikirkan langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satu solusi yang tengah disiapkan adalah program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), yang digadang-gadang menjadi jawaban atas krisis pengelolaan sampah di kota seribu sungai ini.
Menurutnya, program PSEL tersebut tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan lintas daerah. Oleh karena itu, Pemko Banjarmasin di bawah kepemimpinan Wali Kota HM Yamin HR telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah tetangga, yakni Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala.
“Program ini membutuhkan pasokan sampah dalam jumlah besar. Minimal harus mencapai 500 ton per hari agar bisa berjalan optimal,” jelasnya.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa produksi sampah Kota Banjarmasin saat ini masih berada di angka sekitar 491 ton per hari. Angka tersebut dinilai belum memenuhi syarat minimal untuk mengoperasikan fasilitas PSEL secara maksimal.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemko Banjarmasin. Untuk menutup kekurangan tersebut, langkah kolaboratif pun ditempuh dengan menggandeng daerah sekitar guna menyuplai tambahan volume sampah.
“Karena belum mencukupi, maka akan melibatkan Kabupaten Banjar dan Barito Kuala untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tersebut,” tambahnya.
Tak hanya soal pasokan sampah, kesiapan infrastruktur juga menjadi perhatian serius. H. Harry Wijaya mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah kota juga tengah mempersiapkan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan fasilitas PSEL.
Langkah ini menjadi bagian penting dari tahapan awal realisasi proyek, yang rencananya akan mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Jika berjalan sesuai rencana, pembangunan fasilitas ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan sampah di Banjarmasin.
Meski demikian, masyarakat berharap rencana tersebut tidak berhenti pada tahap wacana semata. Mereka menuntut adanya langkah nyata dan percepatan realisasi, mengingat persoalan sampah telah menjadi problem kronis yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kesehatan warga.
Reses ini pun menjadi cermin nyata bahwa masyarakat tidak lagi sekadar ingin mendengar janji, tetapi menuntut aksi konkret dan terukur dari pemerintah dalam menuntaskan persoalan sampah yang selama ini membayangi Kota Banjarmasin.(silvi/iniberita).
