INIBERITA.id, BANJARMASIN – Poros Pemuda Banjarmasin menggelar aksi simbolis dengan membentangkan spanduk di kawasan Flyover Banjarmasin, Rabu (8/7/2026) sekitar pukul 16.00 WITA. Aksi tersebut merupakan bentuk desakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin agar lebih transparan dalam penggunaan anggaran publik, khususnya terkait alokasi dana keamanan rumah Ketua DPRD serta proyek pembangunan Jembatan CUSA.
Aksi yang berlangsung pada jam sibuk itu menarik perhatian masyarakat dan para pengguna jalan. Melalui spanduk yang dibentangkan, massa mendesak pemerintah membuka seluruh informasi mengenai penggunaan APBD pada dua program tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Koordinator Poros Pemuda Banjarmasin, Abdul Rasyid, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijamin dalam sistem demokrasi. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Kami tidak sedang membangun opini tanpa dasar, tetapi menjalankan fungsi kontrol sebagai bagian dari masyarakat sipil. Transparansi adalah hak publik, bukan pemberian dari pejabat. Jika anggaran keamanan rumah Ketua DPRD memang dialokasikan sesuai kebutuhan dan aturan, maka tidak ada alasan untuk menutup informasi tersebut kepada masyarakat,” tegas Abdul Rasyid.
Selain itu, Poros Pemuda Banjarmasin juga meminta adanya keterbukaan informasi terkait proyek Jembatan CUSA, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasannya.
“Kami meminta seluruh dokumen yang berkaitan dengan proyek Jembatan CUSA dibuka kepada masyarakat. Jangan sampai proyek yang menggunakan uang rakyat justru minim informasi. Transparansi adalah cara paling efektif untuk menghilangkan kecurigaan publik dan membangun kepercayaan terhadap pemerintah,” ujarnya.
Abdul Rasyid menilai budaya pemerintahan yang tertutup berpotensi memunculkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah maupun DPRD lebih proaktif menyampaikan informasi terkait setiap kebijakan dan penggunaan APBD tanpa harus menunggu adanya tekanan atau aksi dari masyarakat.
“Pejabat publik harus menyadari bahwa jabatan yang mereka emban dibiayai oleh rakyat. Maka setiap kebijakan, setiap program, dan setiap rupiah anggaran harus siap diawasi. Semakin terbuka pemerintah, semakin kuat kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, jika informasi terus ditutup, ruang bagi pertanyaan dan kritik akan semakin besar,” katanya.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawasan aparat kepolisian. Meski sempat menarik perhatian pengguna jalan, arus lalu lintas di sekitar Flyover Banjarmasin tetap berjalan lancar.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Kota Banjarmasin maupun Pemerintah Kota Banjarmasin belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan yang disampaikan Poros Pemuda Banjarmasin. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi sebagai bagian dari penerapan prinsip pemberitaan yang berimbang.(ril/iniberita).
