Supian HK Soroti Carut-Marut PAW Anggota DPRD, Desak Kepastian Hukum agar Kursi Wakil Rakyat Tak Kosong Berbulan-bulan

oleh -488 Dilihat
Foto Istimewa

INIBERITA.id, BANJARMASIN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Supian HK, menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, ketidakjelasan regulasi dan perbedaan penafsiran aturan berpotensi menghambat proses PAW hingga berdampak pada keterwakilan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Supian HK saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Perumusan Kebijakan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (21/10/2026).

Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Kalsel, Dr. Andi Tenri Sompa. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengarahan umum dari ketua, anggota, dan sekretaris KPU Provinsi Kalsel.

Agenda utama pertemuan tersebut mencakup pembahasan rumusan kebijakan PAW serta identifikasi berbagai persoalan yang kerap muncul dalam pelaksanaannya di lapangan.

Ditemui seusai kegiatan, Supian HK menegaskan bahwa mekanisme PAW merupakan persoalan penting yang membutuhkan kejelasan aturan dan kepastian hukum. Pasalnya, proses tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan partai politik, tetapi juga menyangkut hak anggota DPRD serta kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

“PAW ini adalah mekanisme yang sangat sensitif. Menyangkut hak konstitusional partai politik, hak anggota dewan, dan yang paling penting, hak masyarakat yang diwakili. Karena itu, aturannya harus jelas, tegas, dan punya kepastian hukum,” ujar Supian HK.

Ia menilai, persoalan PAW yang berlarut-larut selama ini dapat dipicu oleh perbedaan penafsiran aturan di antara partai politik, KPU, dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut berpotensi memperlambat proses pergantian anggota DPRD sehingga kursi yang seharusnya terisi justru kosong dalam waktu yang tidak sebentar.

Menurutnya, kekosongan kursi anggota DPRD bukan sekadar persoalan administratif. Lebih dari itu, kondisi tersebut dapat berdampak pada terhambatnya penyaluran aspirasi masyarakat, terutama di daerah pemilihan yang kehilangan keterwakilan wakil rakyatnya.

“Jangan sampai karena proses PAW yang bertele-tele, dapil kosong berbulan-bulan, aspirasi warga tidak ada yang mengawal, fungsi legislasi dan pengawasan terganggu. Rakor hari ini sangat penting untuk menyamakan persepsi,” tegasnya.

Supian HK menekankan, kesamaan pemahaman di antara seluruh pemangku kepentingan menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari. Dengan demikian, proses PAW diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa menimbulkan ketidakpastian yang merugikan kepentingan publik.

Ia juga mengapresiasi inisiatif KPU Provinsi Kalsel yang menggelar forum koordinasi tersebut. Menurutnya, identifikasi persoalan dan perumusan kebijakan sejak dini merupakan langkah preventif untuk meminimalkan potensi sengketa maupun hambatan dalam pelaksanaan PAW.

“Saya apresiasi KPU Kalsel. Ini langkah preventif. Lebih baik kita rumuskan dan identifikasi masalahnya sekarang, sebelum terjadi. DPRD Provinsi Kalsel dan DPRD Kabupaten/Kota se-Kalsel siap mendukung kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan menjaga marwah lembaga DPRD,” pungkasnya.

Rakor tersebut turut dihadiri perwakilan Bawaslu Provinsi Kalsel, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, serta jajaran KPU kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Melalui koordinasi tersebut, diharapkan perumusan kebijakan PAW dapat menghasilkan pemahaman yang selaras di antara para pemangku kepentingan, sehingga proses pergantian anggota DPRD berlangsung sesuai aturan dan tidak mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh keterwakilan yang optimal. (sop/iniberita).