Alarm Keamanan Siber Pemkab HST: 45,3 Persen Pegawai Terkecoh Tautan Phishing, Data Pemerintah Terancam I

oleh -678 Dilihat
Teks foto.Kepala Diskominfosantik HST, Darkuni, S.Hut., M.A.P., saat bertindak sebagai Pembina Apel

INIBERITA.id, BARABAI – Keamanan digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menjadi sorotan. Hasil simulasi serangan phishing yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfosantik) HST mengungkap fakta mengkhawatirkan. Sebanyak 45,3 persen pegawai masih terkecoh dengan tautan jebakan yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp.

Lebih memprihatinkan lagi, 11,6 persen pegawai tidak hanya mengeklik tautan tersebut, tetapi juga melanjutkan dengan membuka tautan, melakukan login, hingga memasukkan informasi penting. Temuan ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber yang berpotensi menyasar sistem pemerintahan maupun data pribadi masyarakat.

Fakta tersebut disampaikan Kepala Diskominfosantik HST, Darkuni, S.Hut., M.A.P., saat bertindak sebagai Pembina Apel Gabungan mewakili Bupati HST, Samsul Rizal, di halaman Kantor Bupati HST, Senin (2/11/2026).

Dalam amanatnya, Darkuni menegaskan bahwa keamanan digital bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pengelola teknologi informasi. Seluruh aparatur pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang sama karena setiap hari menggunakan perangkat dan aplikasi digital dalam menjalankan tugas kedinasan.

Menurutnya, ancaman siber saat ini semakin berkembang dengan berbagai modus dan teknik serangan. Salah satunya melalui pemanfaatan celah keamanan pada teknologi yang digunakan untuk membangun aplikasi maupun situs web pemerintahan.

Ia mengungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya menerima informasi mengenai kerentanan teknologi PHP yang masuk kategori sangat kritis dengan skor 9,2. Celah keamanan tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk menyerang aplikasi pemerintahan, membocorkan data yang tersimpan di server, bahkan mengambil alih kendali sistem.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Diskominfosantik HST telah menyampaikan surat kepada seluruh perangkat daerah yang mengelola aplikasi agar segera melakukan pembaruan teknologi sekaligus memperkuat sistem keamanan masing-masing.

“Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun pengambilalihan sistem oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.

Tidak hanya mengantisipasi ancaman dari sisi teknologi, Diskominfosantik HST juga menguji kesiapan sumber daya manusia melalui simulasi phishing atau rekayasa sosial. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara acak pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.

Dalam simulasi itu, sejumlah pegawai dikirimi tautan jebakan melalui WhatsApp untuk mengukur tingkat kewaspadaan mereka terhadap pesan mencurigakan yang berpotensi menjadi pintu masuk pencurian data.

Hasilnya menunjukkan sebanyak 45,3 persen pegawai mengeklik tautan yang diberikan. Sementara itu, 11,6 persen di antaranya bahkan melanjutkan proses dengan memasukkan informasi penting.

Di sisi lain, sebanyak 54,7 persen pegawai berhasil menunjukkan kewaspadaan dengan tidak membuka tautan mencurigakan dan langsung melaporkannya kepada pihak terkait.

Darkuni menilai hasil simulasi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh perangkat daerah. Sebab, secanggih apa pun sistem keamanan yang dibangun, perlindungan digital tetap memiliki celah apabila pengguna tidak memiliki kesadaran dan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan.

Ia mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Pemkab HST agar tidak mudah memercayai pesan yang menyertakan tautan, terutama apabila menggunakan narasi mendesak atau mengatasnamakan pejabat maupun kepentingan kedinasan.

Pegawai juga diminta menjaga keamanan akun kedinasan dan perangkat pribadi, tidak membagikan kode PIN maupun kode OTP kepada siapa pun, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya pencurian kata sandi yang tersimpan di peramban (browser).

Selain itu, kerahasiaan data pemerintah dan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Terlebih, data sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) merupakan informasi penting yang harus dilindungi dari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

“Melindungi data masyarakat dan data pemerintah merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena itu, kesadaran setiap pengguna menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan sistem digital,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi dan penanganan apabila terjadi gangguan keamanan, Diskominfosantik HST juga telah membentuk Tim Reaksi Cepat Keamanan Siber.

Seluruh perangkat daerah diminta segera melaporkan dan berkoordinasi dengan tim tersebut apabila menemukan aktivitas mencurigakan, indikasi serangan siber, maupun gangguan terhadap sistem dan aplikasi pemerintahan.

Melalui penguatan sistem keamanan teknologi informasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pembentukan budaya sadar keamanan digital, Pemkab HST berharap perlindungan terhadap sistem pemerintahan dan data masyarakat dapat semakin optimal.

Namun, hasil simulasi yang menunjukkan 45,3 persen pegawai masih mengeklik tautan jebakan menjadi peringatan bahwa ancaman keamanan siber bukan sekadar persoalan kecanggihan teknologi.

Rendahnya kewaspadaan pengguna justru dapat menjadi celah paling mudah bagi pelaku kejahatan digital untuk menembus pertahanan sistem pemerintahan. Karena itu, peningkatan literasi dan disiplin keamanan digital di kalangan aparatur harus menjadi perhatian serius agar data pemerintah dan masyarakat tidak menjadi korban serangan siber. (s3/iniberita)