INIBERITA.id,BALANGAN- DPRD Balangan minta kepada Dinas PUPR blacklist, terhadap kontraktor dan konsultan yang bermasalah, sebagai tindakan tegas dari pemerintah setempat.
“Saya minta Dinas PUPR jangan ragu-ragu untuk menindak tegas, para kontraktor dan konsultan yang bermasalah dalam pekerjaan proyeknya,”ungkap Ketua Komisi III DPRD Balangan Hafiz Anshari, disela-sela melakukan pemanggilan Dinas PUPR Pemkab Balangan.Jumat (31/3/23).
Ditegasnya, terkait pemanggilan dengan rapat dengar pendapat, sama Dinas PUPR tersebut, tidak lain untuk menanyakan berapa banyak proyek pembangunan di Kabupaten Balangan, dinilai tidak benar dalam pekerjaan proyeknya.
Konstraktor dan konsultan seperti ini, jangan diamkan atau tidak ada tindakan apapun, karena proyek yang mereka laksanakan itu, berasal dari uang rakyat.
“Oleh sebab itulah kami ingin penjelasan secara langsung dijelaskan kapada kami sebagai wakil rakyat, harus ada efek jera kontraktor dan konsultan yang dibilang nakal tersebut,”tegasnya.
Dijelaskannya, beberapa proyek pembangunan yang bermasalah, di antara lain jalan di batryus untuk pariwisata gagal, jembatan Sungai Awang batal dikerjakan, karena pemborong tidak cukup modal, Jembatan di Kambiyain yang batal, karena masalah hibah lahan.
“Selain itu proyek Kebun raya yang gagal karena pemborong nya mundur tidak sanggup mengerjakan, aspal jalan raya di Kecamatan Awayan sudah banyak yang rusak padahal belum sampai 3 bulan setelah pengerjaan sedangkan dana pemeliharaan cukup besar,” jelas Hafiz
Lebih lanjut Hafiz menambah, banyak konsultan saat ini, sepertinya tidak berkompeten dan tidak berkualitas, dalam hal perencanaan dan pengawasan, padahal biayanya cukup besar di gelontorkan dari Pemkab Balangan.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Balangan Muhammad Ifdali mengatakan, kepada Dinas PUPR Kabupaten Balangan untuk memblokir atau mem-blacklist, kontraktor dan konsultan yang sudah mengakibatkan masalah, dalam hal pembangunan di Kabupaten Balangan ini.
“Silahkan blokir supaya kedepannya tidak terulang lagi banyaknya proyek yang bermasalah yang tentunya bukan saja merugikan pemerintah sebagai pelaksana ,namun juga masyarakat tidak bisa lebih lama menikmati pembangunan,”katanya.(iwn/iniberita)
