INIBERITA.id, BANJARMASIN- Jajaran Komisi III DPRD Kota Banjarmasin bakal melakukan pemanggilan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam meminta penjelasan terkait pengaspalan jalan di lahan milik warga Komplek Kencana Waringin Banjarmasin Selatan.
Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Hilyah Aulia yang terlihat geram, dengan adanya dugaan pelanggaran, karena melakukan pengaspalan jalan di lahan milik pribadi warga, bakal memanggil Dinas PUPR untuk diminta penjelasan terkait hal tersebut.
“Kita akan undang PUPR untuk memberikan penjelasan secara rinci,” ungkapnya kepada media ini, Senin (4/9/23).
Politisi PKB menegaskan, dirinya juga merasa bingung kenapa pemerintah kota melalui Dinas PUPR begitu berani melakukan pengaspalan, tanpa harus memeriksa status legalitas lahan tersebut.
“Ternyata dari BPN tanah itu yang mana dalam pengaspalan milik seseorang, kemudian kita survey kesana yang kita bingungkan itu kenapa PUPR mengaspal tanpa melihat dulu itu tanah siapa,”tegas Hilyah.
Jika pengaspalan disetujui pemiliknya, lanjut Legislator fraksi PKB, maka tidak menimbulkan masalah dengan catatan tanah itu sudah dihibahkan secara bersurat ke Pemkot Banjarmasin.
“Tapi kalau ternyata memang tidak setuju akan kita kaji lagi bagaimana,” ujarnya.
Dikatakannya, pihaknya berjanji akan menuntaskan permasalahan itu dalam pekan ini.
“Secepatnya akan kita lakukan, karena sekarang kita fokus dalam pembahasan anggaran perubahan, sehingga dalam minggu ini juga,” katanya.
Dirinya pun menyayangkan ujarnya, sikap PUPR yang terkesan terburu-buru dalam melakukan pengaspalan.
“Ini akan menjadi pelajaran bagi semuanya termasuk PUPR kenapa bisa terjadi dan tidak teliti. Harusnya PUPR lebih mengetahui masalah itu,”ujarnya.
Srikandi Dewan berhijab ini menambahkan, tak menampik adanya isu intervensi dari rekan kerjanya sesama anggota DPRD dalam pengaspalan jalan salah sasaran tersebut.
“Kurang mengetahui berita pastinya, nanti akan saya lihat dan kita klarifikasi masalah itu,”tambah wanita berwajah cantik ini.
Sementara itu, hingga pihak Dinas PUPR Banjarmasin tak memberikan respon dan terkesan menutup rapat dan memberikan informasi serta kejelasan besaran anggaran pengaspalan jalan di lahan milik pribadi masyarakat, bahkan terkesan menutup rapat dari media.
Informasi yang dihimpun media ini di lapangan, aspal jalan sepanjang kurang lebih 200 meter di lahan milik warga itu terjadi pada 2021 lalu.
Pengaspalan jalan Komplek ruko dan pergudangan Kencana Waringin, diduga ada intervensi oknum anggota dewan Banjarmasin yang memiliki tempat usaha di lokasi tersebut.(ridho/iniberita).
