INIBERITA.id, BANJARMASIN- Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, kembali memasuki babak krusial. DPRD Kota Banjarmasin melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menggelar rapat lanjutan pada Minggu (9/11/2025), membedah secara rinci rencana anggaran dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) strategis.
Rapat berlangsung di ruangan rapat paripurna DPRD Banjarmasin dan dipimpin langsung Ketua DPRD Rikval Fachruri, para wakil ketua lainnya serta anggota Banggar DPRD Banjarmasin, sedangkan dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman serta para kepala badan dan kepala dinas yang agendanya masuk dalam pembahasan hari ini.
Pembahasan kali ini diarahkan, kepada lima SKPD yang dinilai memiliki peran besar, bukan hanya dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam kontribusi, terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kelima SKPD tersebut adalah, Dinas Kesehatan dan RSUD Sultan Suriansyah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup.
Dari kelima instansi tersebut, sejumlah dinas diketahui memegang peranan penting sebagai penggerak PAD, terutama sektor kesehatan, pariwisata dan lingkungan hidup. Karena itu, Banggar DPRD menaruh perhatian lebih, terhadap struktur anggaran yang diusulkan.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, bahwa pembahasan APBD 2026 harus dilakukan secara komprehensif, transparan dan berbasis data. Ia menilai setiap program yang diajukan, harus mencerminkan kebutuhan riil serta mampu memperkuat posisi keuangan daerah.
“Karena pembahasan hari ini berkaitan dengan SKPD penghasil pemasukan daerah, kami meminta penjelasan yang objektif dan tidak subjektif. Setiap usulan harus disertai data pendukung agar kami bisa menilai apakah anggaran tersebut memang diperlukan dan berpotensi meningkatkan PAD,”tegasnya.
Rikval juga mengingatkan, bahwa DPRD tidak ingin hanya menerima paparan normatif tanpa analisis mendalam. Menurutnya, kondisi fiskal 2026 menuntut adanya efektivitas belanja daerah dan optimalisasi pendapatan.
Beberapa program yang diajukan oleh SKPD, terutama yang memiliki potensi pendapatan, mendapat perhatian khusus dari anggota Banggar. Di sektor kesehatan misalnya, DPRD meminta penjelasan mengenai proyeksi pendapatan RSUD Sultan Suriansyah dan bagaimana rumah sakit tersebut, dapat meningkatkan pelayanan sekaligus kontribusi ke PAD.
Sementara pada sektor pariwisata, DPRD menekankan pentingnya inovasi kegiatan dan pengelolaan aset wisata daerah. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata diminta menyampaikan target yang realistis secara angka dan strategi implementasinya.
Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup diminta menjelaskan, secara mendetail potensi PAD dari pengelolaan persampahan, retribusi lingkungan, hingga pengawasan kegiatan usaha. Sedangkan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, diharapkan mampu menyajikan data pasti, terkait perkembangan pelaku usaha mikro dan peluang peningkatan PAD dari sektor tersebut.
Rikval menambahkan, DPRD ingin memastikan APBD 2026, tidak hanya menumpuk program, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kami tidak ingin anggaran hanya bersifat rutinitas tahunan. Harus ada arah yang jelas, indikator yang terukur dan dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, setiap SKPD diminta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,”ungkap Rikval.
Rapat Banggar DPRD Kota Banjarmasin lanjutan, dalam pembahasan anggaran khusus SKPD penghasil PAD tersebut, dilanjutkan kembali pada Senin (10/11/2025), dengan empat SKPD lainnya. (benk/iniberita).
