INIBERITA.id, BANJARMASIN – Menjelang akhir Oktober 2025, gedung DPRD Banjarmasin yang seharusnya menjadi pusat denyut perencanaan pembangunan kota, justru terasa sepi dari dinamika penting, dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Di balik meja-meja rapat Badan Anggaran (Banggar), suasana lesu menjadi pertanda besar, bahwa fungsi penganggaran disamping fungsi pengawasan dan legislasi mulai kehilangan tenaga.
Ketua fraksi Gerindra DPRD Banjarmasin Husaini mengingatkan dan sedikit kritikan, bahwa selama ini banyak waktu yang terbuang dan semestinya dapat dimanfaatkan oleh Banggar, dengan lesunya pembahasan APBD 2026, bukan sekadar citra buruk bagi DPRD, tapi juga ancaman nyata bagi keberlangsungan program masyarakat.
Jika penetapan APBD molor, maka realisasi anggaran 2026 akan ikut mundur, dampaknya, proyek fisik tertunda, insentif tenaga kontrak dan bansos bisa tersendat, hingga pelayanan publik terganggu, Jangan sampai warga yang dikorbankan hanya karena DPRD tidak optimal bekerja.
“Setelah draf APBD diserahkan pemerintah kota tanggal 10 September, dan Banggar telah mulai membuka Rapat Pembahasan Banggar tersebut pada tanggal 21 September, seharusnya pembahasan berlanjut intens. Tapi nyatanya, sampai pertengahan Oktober, tidak ada satu pun rapat lanjutan. Ini parah,” ujarnya, saat diminta keterangannya, Minggu (19/10/2025).
Dikatakan Husaini, memang betul batas akhir dari pembahasan APBD 2026 masih diakhir November, tetapi jangan sampai pembahasan dilakukan mendekati akhir batas waktu, ini dapat berakibat tidak maksimalnya jalannya pembahasan-pembahasan tersebut.
Nada kecewa Husaini bukan tanpa alasan. Sebab APBD adalah instrumen utama yang menentukan arah pembangunan kota setahun ke depan, mulai dari infrastruktur, layanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat.
“Namun, di tengah urgensi tersebut, DPRD justru menunjukkan ritme kerja yang lamban,”kata Husaini mengakhiri.(benk/iniberita).
